Menko Airlangga Yakini Perlambatan Dampak PPKM Hanya Sementara

PENURUNAN mobilitas, karena kebijakan PPKM telah menyebabkan kontraksi terhadap belanja masyarakat. Hal itu terlihat dari indeks belanja yang melambat sejak Juni 2021.

Namun perlambatan tersebut tidak sedalam seperti pada awal pandemi tahun 2020 dan diyakini hanya bersifat sementara.

Hal itu diungkapkan MenterI Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers, Jumat (6/8).

Merebaknya Covid-19 varian Delta sejak awal kuartal III, memang menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung.
Pemerintah telah merespon peningkatan kasus aktif melalui pengetatan dalam kebijakan PPKM. Sehingga diharapkan kasus aktif dan positivity rate dapat segera turun.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat strategi pengendalian Covid-19, karena strategi ini merupakan necessary condition untuk percepatan pemulihan ekonomi ke depan," jelasnya.

"Angka kasus aktif akan ditekan lagi dan perekonomian bisa digenjot ke arah positif kembali (di triwulan selanjutnya). PPKM Level 3 dan 4 untuk kembali menurun membutuhkan kedisiplinan masyarakat,” ucap Menko Airlangga.

Sejak 1 Juli sampai dengan sekarang, rata-rata kasus aktif mencapai 462.647 kasus, namun apabila bisa segera diturunkan kembali ke level 100 ribu-an, maka mobilitas dan aktivitas masyarakat bisa secara bertahap dibuka mulai September 2021.

Kemudian, dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat, diharapkan ekonomi akan bisa terjaga di Triwulan IV-2021.

Untuk menekan kasus Covid-19, pemerintah melakukan beberapa strategi, penanganan Covid-19 melalui intensifikasi vaksinasi dalam rangka melandaikan lonjakan kasus dan menurunkan angka kematian.

"Untuk itu sudah disiapkan 73 juta dosis vaksin di Agustus 2021 ini. Pemerintah juga terus berkoordinasi secara lebih intensif dengan seluruh stakeholders terkait upaya mencapai herd immunity," jelas Airlangga.

Selanjutnya adalah optimalisasi pemberlakuan PPKM untuk mendukung efektivitas vaksinas Covid-19i.

Penerapan PPKM dilakukan berdasarkan klasifikasi risiko penyebaran di masing-masing wilayah, sehingga laju penambahan kasus dapat lebih cepat ditekan dan risiko perlambatan laju ekonomi dapat diminimalisasi.

"Kemudan, mendorong peran serta masyarakat dalam mensukseskan program vaksinasi dan meningkatkan kepatuhan bersama terhadap protokol kesehatan serta kebijakan PPKM," tuturnya. 
  
Seluruh upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 diharapkan akan segera mengembalikan momentum pemulihan ekonomi.

"Counter policy yang dilakukan Pemerintah serta tingkat adaptasi aktivitas masyarakat yang lebih tinggi akan menjaga pertumbuhan Triwulan III-2021 tidak turun terlalu dalam," papar Menko Perekonomian. (RO/OL-09)