Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
LANGKAH pemerintah untuk memberikan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 72,44 triliun untuk 12 perusahaan BUMN dinilai sudah sangat tepat. Terlebih lagi, PMN itu lagi untuk menolong BUMN karya.
Pernyataan tersebut disampaikan Kharel Devin Fielim, analis saham Trimegah Sekuritas Tbk dalam keterangan pers, Kamis (22/7).
Menurut Kharel, ssaat ini BUMN karya memiliki kendala cash flow akibat penugasan Negara yang diamanahkan kepada mereka.
"Sehingga tambahan PMN dari Pemerintah ini dapat dipergunakan untuk working capital. Dengan tambahan PMN ini diharapkan BUMN karya ini dapat kembali menyelesaikan penugasan yang diberikan untuk membangun infrastruktur esensial. Karena pembangunan infrastruktur ini sangat penting bagi pemulihan ekonomi nasional,"ungkap Kharel.
Saat ini proyek strategis yang dilaksanakan BUMN karya tengah mengalami perlambatan akibat pandemik Covid19. BUMN konstruksi saat ini mengalami kekurangan dana.
Kondisi ini di sangat menantang dikarenakan BUMN karya memiliki hutang yang signifikan di industri perbankan Nasional.
“Dengan adanya tambahan PMN ini diharapkan akan ada dana segar masuk ke perseroan dan dapat menyelesaikan proyek yang saat ini tersendat pembangunannya,” jelas Kharel.
Ketika proyek BUMN konstruksi ini berjalan, Kharel mengharapkan proyek tersebut dapat selesai dan diharapkan pendapatan baru bisa masuk ke perseroan.
"Tambahan PMN ini sangat-sangat bagus. Dan apa yang diperjuangkan oleh Meneg BUMN Erick Tohir untuk menambah PMN di BUMN konstruksi sudah tepat. Rencana Pemerintah untuk memberikan tambahan PMN untuk BUMN karya sudah benar dan tepat,” paparnya.
Karena proyek yang dipegang BUMN karya merupakan proyek strategis yang menyerap banyak tenaga kerja
“Dengan berjalannya kembali proyek infrastrktur Pemerintah diharapkan ekonomi Indonesia dapat segera pulih. Jika BUMN konstruksi tidak ditolong, akan menimbulkan efek negatif bagi perekonomian nasional," kata Kharel.
Kharel optimistis dengan tambahan PMN tersebut, BUMN konstruksi mampu melanjutkan programnya dan dapat melakukan restrukturisasi hutang yang saat ini mereka miliki.
Contohnya, Waskita Karya yang saat ini memiliki hutang Rp 65 triliun. Dengan tambahan PMN ini emiten berkode WSKT akan mampu menjalankan proyek jalan tolnya.
Beberapa waktu yang lalu, Kharel juga sudah berdiskusi dengan manajemen Waskita Karya. Dari diskusi tersebut , pihak maneemen optimistis setidaknya akan ada minimal satu hingga dua jalan tol yang konsesinya dimiliki Waskita bisa mereka divestasikan melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) di tahun 2021 ini.
"Sehingga dengan tambahan PMN dan masuknya dana dari SWF akan membuat BUMN karya seperti Waskita dapat kembali bergeliat. Dan ini merupakan sentimen yang sangat bagus bagi market,"ungkap Kharel.
Agar investor publik tidak terdilusi sahamnya, Kharel mmenyarankan agar BUMN konstruksi yang mendapatkan tambahan PMN tersebut dapat melakukan penerbitan saham baru (right issue).
“ Right issue saham dapat dilakukan menjelang tambahan PMN Pemerintah. Menurut Kharel, biasanya PMN yang dilakukan pemerintah dilaksanakan di akhir tahun,” jelasnya.
"BUMN karya seperti Waskita Karya dan Adhi Karya yang mendapatkan PMN dapat melakukan right issue saham. Sehingga partisipasi minority share holder dilibatkan dalam aksi korporasi BUMN karya. Ini ditujukan agar mengurangi potensi dilusi pemegang saham minoritas di BUMN karya,"terang Kharel. (RO/OL-09)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Untuk pembelian tiga kapal penumpang berikutnya hingga 2026, Pelni akan kembali mengajukan PMN sebesar Rp4,85 triliun.
KAI Commuter membutuhkan dukungan PMN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun. Ini untuk menjaga kapasitas keuangan KAI dan KCI dalam menjalankan penugasan pemerintah.
Pemberian penyertaan modal negara yang diberikan ke LPEI jangan dimanfaatkan untuk membayar hutang atau kredit macet.
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari cadangan investasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp1,5 triliun.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat menambah besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) pada sejumlah BUMN dan lembaga.
PERUM Perumnas mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN) nontunai tahun anggaran 2024 berupa barang milik negara (BMN) milik Kementerian PU-Pera senilai Rp1,1 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved