Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BADAN Keamanan laut (Bakamla) RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI akan bekerja sama untuk menjaga keamanan sumber daya migas di perairan perbatasan Laut Natuna Utara. Tujuannya agar dapat dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut disepakati oleh Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia dan Menteri ESDM Arifin Tasrif saat melaksanakan komunikasi melalui saluran video teleconference di dua tempat berbeda, yakni Kementerian ESDM dan Markas Besar Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta.
Pada kegiatan teleconference, Kepala Bakamla RI didampingi oleh Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Irawan, Deputi Jakstra Laksda Bakamla Tatit E. Witjaksono, Plt. Deputi Inhuker Laksma Bakamla Erry Herman, Direktur Kerja sama Laksma Bakamla Bambang Irawan dan Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Suwito. Sedangkan Menteri ESDM didampingi oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.
Laksdya TNI Aan Kurnia menginisiasi rapat terbatas tersebut untuk membahas lebih dalam keamanan sumber daya migas yang berada di Laut Natuna Utara. Agenda lainnya berupa pembicaraan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bakamla RI.
Kepala Bakamla RI itu menjelaskan bahwa kapal Bakamla RI secara terus menerus menggelar kekuatan di perairan perbatasan Laut Natuna Utara yang didukung TNI AL. "Guna mengantisipasi eskalasi kapal negara asing daerah eksplorasi migas di perairan perbatasan laut Natuna Utara, Bakamla RI bersama TNI Al berkoordinasi untuk melaksanakan patroli mengamankan daerah tersebut,” kata Laksdya TNI Aan Kurnia dalam keterangannya, Sabtu (17/7).
Baca juga: Bakamla: Perlu Program Bela Negara untuk Nelayan di Natuna Utara
Aan Kurnia mengatakan keamanan maritim sangat kompleks khususnya dalam pengamanan kegiatan ekonomi di laut seperti eksplorasi migas. Sinergitas menjadi utama antara Bakamla dengan Kementerian ESDM.
"Melalui MoU antara Bakamla RI dan ESDM, Bakamla RI dapat menyusun rencana operasi kontijensi mengantisipasi adanya eskalasi kapal negara asing di perairan perbatasan negara lain," ucapnya.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyambut baik MoU ini. Bahkan, menurut dia, Kementerian ESDM seharusnya menjadi inisiatornya.
"Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan Bakamla RI dalam mengamankan perairan di daerah perbatasan,” kata Arifin.
MoU Kementerian ESDM dengan Bakamla diharapkan dapat mendukung program-program eksplorasi migas diwilayah perbatasan dengan negara asing.
“Ini kita sambut baik sekali,” ujar Arifin.(OL-5)
Kaca gedung Kementerian ESDM pecah, bahkan musala yang berada di dalam gedung juga tak luput dari sasaran massa.
Pembangunan PLTN di Indonesia terhambat karena banyak masyarakat yang merasa takut. PLTN sering dikaitkan dengan gempa dan bahaya radiasi.
Beberapa sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga surya, tenaga hydro besar atau mini hydro, bio dan biomassa.
Saat ini, status aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada level II atau waspada. Gunung yang berlokasi di Jawa Timur itu mengalami erupsi pada Selasa (1/12) dini hari.
SEBELUM terjadinya guguran awan panas dari Gunung Semeru di Jawa Timur, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rata-rata 40 kejadian gempa per hari.
Indonesia terus berusaha meningkatkan upaya-upaya adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim lewat sejumlah strategi.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) baru saja menyatakan siaga tempur di wilayah perairan Kepulauan Natuna dan sekitarnya.
Pemprov DKI akan terus memonitor keberadaan ratusan WNI yang sudah diobservasi di Natuna.
Diketahui sebanyak 12 warga DKI ikut dalam rombongan 238 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, Tiongkok, tempat virus korona COVID-`19 merebak
Tiongkok menyatakan perairan di sekitar Kepulauan Nasha (Kepulauan Spratly), termasuk Laut Natuna Utara, sebagai wilayah tradisional penangkapan ikan mereka.
Menurut Hikmahanto, masalah Natuna bukan sesuatu yang seharusnya diselesaikan di meja perundingan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved