Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menargetkan peningkatan hasil produksi udang tradisonal menjadi dua ton per hektare.
Hal itu disampaikan Trenggono dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.
"Lewat program revitalisasi produktivitas (udang) yang tadinya 0,6 ton per hektare per tahun, ditingkatkan menjadi 2 ton. Itu bisa terjadi peningkatan yang sangat siginifikan," ungkap Trenggono dalam keterangan resminya, Kamis (15/7).
KKP menjelaskan, luasan tambak udang di Indonesia mencapai 562.000 ha. Dari jumlah tersebut, 93% di antaranya merupakan tambak udang tradisional dengan luasan 522.600 ha dan 7% sisanya adalah tambak semi intensif dan intensif seluas 52.698 ha.
Kemudian dari luasan tambak tradisional yang ada, menunjukkan 56% luasan merupakan tambak idle atau sudah berubah fungsi. Sehingga total tambak tradisional yang masih aktif saat ini baru 247.803 ha dengan produktivitas 0,6 ton/hektare/tahun.
Angka tersebut dinilai KKP jauh di bawah hasil panen tambak semi intensif atau intensif yang bisa mencapai 10-30 ton/hektare/tahun.
Selain itu, Menteri KKP juga berencana membangun modelling tambak udang terintegrasi dengan luasan mencapai 1.000 hektare. Di satu kawasan tambak nantinya berdiri pula laboratorium, hatchery, coldstorage hingga ekosistem usaha seperti pabrik pakan, pabrik es, hingga kuliner.
"Modelling 1.000 hektare ini cukup bagus. Ada model yang 100% kita bangun. Dengan demikian nanti ada perbandingan. Kalau ini bisa selesai dalam dua tahun, maka 2024 bisa terpenuhi target (peningkatan 250% ekspor udang)," pungkasnya. (OL-8)
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
PETANI ikan keramba jaring apung (KJA) di perairan Waduk Cirata lega sebab ikan air tawar di perairan Waduk Cirata tak mengandung merkuri
Pernyataan pejabat negara itu berdampak meluas hingga pada akhirnya merugikan para petani pembudidaya ikan di keramba jaring apung (KJA).
MENTERI KKP Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan data hasil investigasi Kementerian ATR/BPN akan dijadikan modal percepatan pengungkapan pemilik pagar lau
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai ada sejumlah pertimbangan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN).
Trenggono menuturkan pihaknya akan memberikan batas waktu sampai dengan Rabu (22/1) untuk pelaku pemasangan pagar laut mengaku.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menerangkan pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved