KKP Minta Gubernur di Jawa-Bali Perlancar Suplai Perikanan Selama PPKM Darurat

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta kepala daerah tetap mengizinkan angkutan logistik perikanan guna menjamin kelancaran suplai perikanan kepada masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali

Melalui surat bernomor 4510/DJPDSPKP/VII/2021, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) mengajak gubernur dan bupati/wali kota di beberapa wilayah Jawa dan Bali sesuai PPKM darurat dapat memberikan akses di pintu keluar-masuk wilayah bagi kelancaran pengiriman dan distribusi hasil kelautan dan perikanan.

"Dalam pelaksanaan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan standar operasional prosedur sebagaimana yang ditetapkan," kata Direktur Jenderal PDSPKP, Artati Widiarti saat menjelaskan surat untuk kepala daerah di Jakarta, Kamis (8/7).

Tak hanya itu, Artati juga memastikan telah meminta dinas kelautan dan perikanan provinsi, kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Bali untuk terus mendampingi pelaku usaha perikanan yang akan melaksanakan pengiriman dan distribusi hasil kelautan dan perikanan.

Dia pun memaparkan nutrisi pada ikan memang dibutuhkan oleh tubuh selama pandemi ini. Ikan sendiri mengandung protein tinggi, lemak omega 3, asam lemak tak jenuh, vitamin A, D, B6, dan B12, serta mineral yang semuanya baik untuk daya tahan tubuh.

"Mari kita hentikan penyebaran covid-19 dengan tetap dirumah dan konsumsi ikan untuk membangun imun tubuh," ajak Artati.

Sementara, Direktur Logistik Ditjen PDSPKP Innes Rahmania menyebutkan bahwa jajarannya telah menyiapkan stiker untuk ditempel pada moda angkutan sebagai tanda pengenal bagi kendaraan yang mengangkut/mendistribusikan hasil kelautan dan perikanan.

"Intinya stiker tersebut untuk memudahkan implementasi di lapangan sebagai tanda pengenal bagi kendaraan yang mendistribusikan hasil kelautan dan perikanan,” terang Innes.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa penerbitan stiker ini membuktikan komitmen KKP untuk hadir dan turut memberikan kepastian usaha sektor strategis seperti angkutan bahan pangan berbasis perikanan. (OL-8)