Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah memiliki dua skenario penghitungan pertumbuhan ekonomi terkait lonjakan kasus pandemi covid-19 di Tanah Air. Lonjakan kasus itu membuat pengambil kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat melalui PPKM Darurat.
Skenario pertama yakni skenario moderat di mana pemerintah memperkirakan puncak sebaran covid-19 akan terjadi hingga pekan kedua Juli 2021 dan merelaksasi kebijakan PPKM di pekan pertama Agustus 2021. Dalam skenario ini aktivitas masyarakat diperkirakan akan normal kembali dan melanjutkan tren pemulihan yang sempat terjadi.
“Pertumbuhan ekonomi kita tentu dipengaruhi skenario tersebut, yang relatif optimis di triwulan II kita sebetulnya optimis pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas 7%, dan kita berharap pada minggu ke-3 dan ke-4 Juni tidak terlalu berpengaruh,” jelasnya dalam webinar Mid Year Economic Outlook, Rabu (7/7).
Baca juga : PPKM Darurat Bakal Guncang Sektor Ketenagakerjaan
Dengan hitungan skenario moderat itu, kata Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 diprediksi akan mencapai 4,5%. Prediksi itu dilandasi pada perbaikan aktivitas yang diperkirakan akan terjadi secara bertahap mulai Agustus 2021 hingga akhir tahun.
Sedangkan dalam hitungan skenario berat, pemerintah memperkirakan puncak kasus covid-19 akan terjadi hingga pekan kedua Juli 2021 dan diikuti relaksasi PPKM di pekan ketiga Agustus 2021. Hal itu akan berdampak pada melambatnya pemulihan aktvitas perekonomian dibanding skenario moderat.
Pasalnya, dalam skenario berat, imbuh Sri Mulyani, mobilitas masyarakat mesti dikurangi hingga 50%. “Mobilitas harus turun minmal 30%-50%, artinya mobilitas harus diketatkan dan ini berarti akan berdampak pada perekonomian. Maka ini terkait dengan dua hal, seberapa ketat mobilitasnya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan,” jelasnya.
Dalam skenario berat tersebut, pemerintah memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di angka 3,7% pada 2021. Itu terjadi karena pemulihan aktivitas ekonomi secara menyeluruh baru terjadi secara bertahap pada September 2021.
“Maka overgrowth 2021 ada di rentang 3,7%-4,5% karena di triwulan I kita tumbuh minus. Ini dinamika yang dihadapkan pada kami selaku pengelola kebijakan fiskal,” pungkas Sri Mulyani. (OL-2)
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Pelabuhan Bitung, Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Akses Terpadu di Sulawesi Utara
Digitalisasi diyakini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi masa depan. Semakin masif teknologi digital diimplementasikan, semakin cepat pertumbuhan ekonomi melesat.
Di Indonesia, bisnis yang dipimpin oleh perempuan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih dapat ditingkatkan hingga akhir 2023.
Investasi Jabar masih akan tertinggi secara nasional
PEMERINTAH daerah dan kalangan pebisnis di Jawa Barat optimistis investasi yang masuk ke wilayah ini pada 2024 masih akan tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved