Ada PPKM Darurat, PUPR Pastikan Proyek Infrastruktur Terus Berjalan

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan proyek infrastruktur pemerintah terus berjalan, meski ada pembatasan aktivitas seperti PPKM darurat Jawa-Bali dan lonjakan kasus covid-19 di Tanah Air.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengungkaplan pembangunan infrastruktur akan sebisa diupayakan tidak dihentikan. Dalam ketentuan PPKM darurat, sektor kontruksi maupun transportasi masuk dalam sektor pokok, yang mana kapasitas pekerja yang masuk kerja maksimum 100%.

"Ini artinya tidak ada proyek yang dihentikan walaupun dalam kondisi berat saat ini di tengah pandemi Covid-19 gelombang kedua. Misalnya, pembangunan bendungan terus dikebut supaya selesai sesuai target," ungkap Endra, Sabtu (3/7).

PUPR mengejar percepatan pembangunan infrastruktur lewat program padat karya tunai (PKT) pada sejumlah proyek. Endra juga menegaskan, pihaknya menggandeng Badan Usaha Milik Negara dan para investor untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lewat PKT tersebut.

“Ada sebagian proyek yang bisa dikerjakan dengan pola PKT. Misalnya saja, pengecatan marka jalan, babat rumput, penyiraman tanaman, hingga pembuatan pagar di jalan tol," jelasnya.

Menurut Endra, selain PKT yang menjadi program utama untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN), juga terdapat empat program lainnya yakni dukungan pengembangan pariwisata, dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT).

Dia menjabarkan, program PKT PUPR terbesar alokasi anggaranya dengan Rp 23,24 triliun dan ketahanan pangan Rp 34,3 triliun, kemudian pengembangan KIT Batang Rp9,83 triliun, dukungan pariwisata Rp3,81 triliun dan lainnya.

Dikatakan Endra, terdapat 20 kegiatan yang termasuk dalam program PKT Kementerian PUPR dengan tujuan membuka lapangan kerja seluas-luasnya ke berbagai daerah. Pekerjaan PKT ini, lanjutnya, untuk konstruksi yang tidak membutuhkan dukungan teknologi dan tidak berisiko tinggi.

"PKT ini memang diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran," ujarnya.

Endra mengungkapkan, berdasarkan data hingga saat ini progres realisasi PKT sudah sebesar 47,1%. Sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja sudah sebesar 61%, yakni dari target 1,23 juta orang sudah 755.816 tenaga kerja yang terserap.

"Memang kita pacu sesuai dengan perintah Presiden pada saat rapat kabinet dan rapat kabinet terbatas. Karena itu, targetnya harus kita percepat,” pungkasnya. (OL-8)