Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
MENTERI Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan penghargaan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Mentan, pemberian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut telah menunjukan bahwa kerja keras jajaran Kementan sudah berada di jalur yang benar.
"WTP itu indikatornya adalah ketaatan pada aturan, yang kedua tidak ada kerugian negara dan yang ketiga secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan," kata Mentan saat setelah mengikuti secara virtual acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2020.
"Oleh karena itu sya kira ini jadi kebanggaan, bahwa WTP terus menerus kita dapatkan. itu tandanya kita sudah berada di jalan yang benar," ujar Mentan.
Meski demikian, Mentan menegaskan bahwa penghargaan ini harus dibayar dengan kerja keras yang lebih baik lagi. Salah satunya dengan meningkatkan produksi untuk kesejahteraan petani.
"Saya kira WTP ini baik secara administrasi maupun program sudah berjalan beriring dan bermuara pada kesejahteraan petani. Karena itu kami jajaran pertanian akan terus melakukan kerja sebagaimana target yang telah ditentukan, dan memperbaiki tata kelola dengan digital sistem," katanya.
BPK RI secara resmi menyerahkan penghargaan opini WTP kepada kementerian/lembaga negara di Indonesia, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan RI), pada Jumat (25/6/2021). Penghargaan ini diberikan setelah BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 yang diterbitkan 31 Mei 2021.
Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan BPK setelah melalui proses dan hasil pemeriksaan yang cukup panjang dan berdasarkan 4 kriteria utama. Pertama, kata Agung, BPK menilai adanya kesesuaian atas standar akutansi pemerintah.
Kedua, BPK menilai adanya kecukupan pengungkapan yang dilakukan pemerintah sejauh ini. Ketiga adanya kepatuhan terhadap perundang-undangan yang ada dan keempat adanya sitem pengendaliam intern.
"Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh orang-orang profesional itu, maka kita dapat menyimpulkan bahwa WTP layak diberikan," ujar Agung.
Dalam sambutanya di Istana Negara JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa penghargaan tersebut harus disikapi dengan memastikan agar setiap rupiah yang dibelanjakan seluruh jajaranya betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
"Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," kata Presiden.
"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir karena kita ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel, kualitas belanja semakin baik, makin tepat sasaran, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," jelas Jokowi.
Meski demikian, Presiden mengapresiasi laporan BPK yang dikerjakan secara tepat waktu. Apalagi, penghargaan ini diberikan di tengah berbagai keterbatasan aktivitas dan mobilitas di masa pandemi.
"Pemerintah pusat terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat," katanya.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan sangat memperhatikan semua rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan counter cyclical, dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur. (RO/OL-09)
Pemerintah menetapkan harga ayam ras hidup (livebird) minimum Rp18.000/kg berlaku nasional mulai 19 Juni 2025 untuk melindungi peternak dari kerugian.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Arief Cahyono, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) periode 2025–2028, Beledug Bantolo.
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kementan merumuskan lima langkah strategis bersama pelaku industri perunggasan, dengan didukung salah satunya oleh Komunitas Peternakan Unggas Nasional (KPUN).
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar pelatihan konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem), melalui aplikasi iSIKHNAS.
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved