Dukung Swasembada Pangan, Kementan Pacu Kapasitas Petani dan Penyuluh

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) terus menggenjot kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian yakni petani, penyuluh dan praktisi pertanian. Bukan tanpa alasan hal itu dilakukan. Kementan ingin mewujudkan Indonesia kembali swasembada pangan seperti yang pernah terjadi pada tahun 1984.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menerangkan pentingnya peningkatan kapasitas SDM pertanian. Memasuki era industri 4.0, operator pertanian tentu harus menyesuaikan dengan inovasi teknologi yang tengah berkembang.

"Kita manfaatkan teknologi pertanian untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian kita. Produktivitas meningkat, maka kesejahteraan petani juga terangkat," kata Mentan SYL.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi menegaskan, pada tahun 1984, Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari Badan Pangan Dunia karena berhasil membawa Indonesia dari negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara yang berhasil swasembada pangan.

"Kenapa kita impor? Jumah penduduk kita besar. Konsumsi kita tinggi, per tahun 129 kilogram. Maka, saat ini kita juga impor terbesar," tutur Dedi pada acara Penguatan Peran dan Fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di BPP Oransbari, Kampung Margomulyo, Distrik Oransbari, Pemkab Manokwari Selatan, Papua Barat, Kamis (17/6/2021).

Saat ini, Dedi melanjutkan, produktivitas pertanian kita 5,1 ton per hektare. Jika ingin swasembada pangan kembali, maka dalam waktu 10 hingga 15 tahun ke depan produktivitas harus ditingkatkan menjadi 10,2 ton per hektare. Sebab, sudah 15 tahun lamanya tingkat produktivitas pertanian Indonesia tak pernah beranjak dari angka 5,1 ton per hektaer.

Ia pun memaparkan bagaimana caranya agar kembali swasembada pangan. Saat itu, pada tahun 1984 pemerintah menggencarkan bimbingan massal untuk penyuluh di seluruh Tanah Air.

"Penyuluh diperbanyak untuk membimbing petani. Dua program penting yang digalakkan adalah bimbingan massal dan intensifikasi massal. Mengelola sawah secara intensif melalui Panca Usaha Tani," tutur Dedi.

Panca Usaha Tani yang dimaksud adalah penggunaan varietas unggul, penggunaan pupuk berimbang, pengendalian hama dan penyakit serta pengairan.

"Saat itu, produktivitas pertanian kita 2,5 ton per hektare lalu naik pada tahun 1984 menjadi 4,9 ton per hektare. Dua kali lipat meningkat. Produksi beras berlimpah dan mencukupi kebutuhan pangan nasional. Indonesia pun swasembada pangan," tutur Dedi.

Jika berkaca pada hal itu, didapati bahwa peningkatan produktivitas adalah hasil kinerja penyuluh dan petani Indonesia. "Tanpa mereka tidak mungkin produktivitas pertanian kita meningkat, tidak mungkin swasembada," tegas Dedi.

Untuk itu, dalam rangka menggenjot produktivitas, tak lain dan tak bukan penyuluh dan petani harus ditingkatkan kapasitas SDM-nya. 

"Tujuan pembangunan pertanian adalah menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, meningkatkan kesejahteraan petani dan menggenjot ekspor. Untuk itu perlu peningkatan produktivitas. Tanpa itu tak munkin tujuan pertanian kita tercapai," kata Dedi.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Manokwari Selatan, Yulius Indwek siap mengimplementasikan tugas meningkatkan kapasitas SDM penyuluh dan petani di wilayahnya untuk menggenjot produktivitas pertanian.

"Kami memang koor ekonominya adalah sektor pertanian, baik tanaman pangan, perkebunan, hortikultura maupun peternakan. Kami siap menggenjot produktivitas pertanian di Manokwari Selatan," tegas dia.

Kepala Distrik Oransbari, Yakobus Ramar juga menyatakan hal senada. Ia siap membangun sektor pertanian di wilayahnya bersama penyuluh dan petani agar produktivitas pertanian mereka semakin meningkat.

"Saya mendukung penuh dan berkomiten akan bekerja keras mewujudkan swasembada pangan, minimal di distrik kami," tegas dia. (RO/OL-09)