Komitmen OJK Percepat Implementasi Keuangan Berkelanjutan

PANDEMI covid-19 yang memicu krisis ekonomi di berbagai belahan dunia dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi pentingnya penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Salah satunya di sektor jasa keuangan yakni dengan mengimplementasikan keuangan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat membuka webinar bertajuk 'Keuangan Berkelanjutan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional' yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Selasa (15/6).

Untuk dapat mencapai komitmen dan implementasi keuangan berkelanjutan, kata Wimboh, diperlukan perubahan pola pikir bahwa faktor risiko lingkungan hidup dan sosial merupakan peluang sekaligus tantangan bagi sektor jasa keuangan. Antara lain untuk dapat menciptakan pembiayaan inovatif sekaligus melakukan transisi dari business as usual ke pendekatan sustainability business. 

"Dalam hal ini, peran OJK menjadi sangat penting dan strategis untuk mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan, sejalan dengan usaha menjaga kestabilan ekonomi dan keuangan dari dampak pandemi covid-19," ujar Wimboh.

OJK telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan. Di antaranya POJK No.51/POJK.03/2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten dan perusahaan publik, serta POJK No.60/POJK.04/2017 dan KDK No.24/KDK.01/2018 mengenai penerbitan green bond.

Wimboh menyampaikan bahwa para pemangku kepentingan terkait telah merespons kebijakan-kebijakan OJK dalam bidang keuangan berkelanjutan tersebut.

Antara lain (1) implementasi pembiayaan berkelanjutan di 8 bank peserta pilot project first movers yang dilanjutkan dengan bergabungnya 5 bank lain; (2) penyaluran portfolio hijau pada perbankan sekitar Rp809,75 triliun; (3) penerbitan green bonds PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp500 miliar; (4) peningkatan nilai indeks SRI-Kehati sehingga saat ini telah memiliki dana kelolaan sebesar Rp2,5 triliun; dan (5) penerbitan ESG leaders index oleh Bursa Efek Indonesia untuk mewadahi permintaan yang tinggi atas reksadana dan ETF bertema 
ESG.

"Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan insentif untuk mendukung kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL BB) melalui pengecualian BMPK dalam proyek produksi KBL BB, serta keringanan penghitungan ATMR dan penilaian kualitas kredit dalam pembelian KBL BB oleh konsumen," jelasnya.

Ke depan, kata Wimboh, pihaknya telah mengidentifikasi beberapa program dan menjadikan keuangan berkelanjutan sebagai salah satu inisiatif strategis OJK. Antara lain penyusunan taksonomi sektor hijau yang dapat dijadikan panduan untuk mengembangkan inovasi produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan.

Selanjutnya pengembangan insentif dan disinsentif keuangan berkelanjutan, peningkatan capacity building bagi internal maupun eksternal (LJK), dan pengembangan strategi komunikasi keuangan berkelanjutan.

Wimboh menyebut bahwa kolaborasi yang bersifat domestik dan global perlu terus dibangun sesuai dengan arah ke depan yang telah dibentuk oleh komunitas global seperti World Bank, IMF, dan OECD. 

"Kami optimistis bahwa melalui koordinasi yang baik dalam penyusunan kebijakan dan regulasi, serta kerja sama dan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak yang terkait, maka keuangan berkelanjutan di Indonesia akan dapat diterapkan dengan optimal untuk mencapai tujuan global yang telah ditetapkan dalam Paris Agreement dan 17 tujuan SDG," pungkasnya. (Ifa/S2-25)