Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Perekonomian selaku Koordinator Bidang Sherpa Track G20 melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Pelita Harapan (UPH).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Bidang Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia menuturkan, kolaborasi dengan komunitas pendidikan merupakan langkah inklusif dari pemerintah untuk menyertakan setiap komponen bangsa dalam mendukung prioritas G20 di bawah presidensi Indonesia tahun depan.
“Perguruan tinggi, dalam hal ini UI dan UPH, akan mengisi ruang diskusi dan kontribusi intelektual untuk penajaman substansi yang akan dibawa oleh Indonesia pada G20 tahun depan,” ujar Menko Airlangga, di Jakarta, Senin (7/6).
Kerja sama itu meliputi pendirian pusat studi/riset/kajian kerja sama ekonomi internasional, penyediaan pakar dalam pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia, antara lain dalam kegiatan penelitian, seminar, kuliah umum, hingga pelaksanaan program magang (sebanyak 18 orang mahasiswa yang terdiri dari 14 mahasiswa UPH, 2 mahasiswa UI, dan 2 mahasiswa Universitas Binus) di kantor Sekretariat Sherpa G20 Indonesia.
Selain itu, kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat melalui civitas akademika terhadap gelaran G20 di Indonesia.
“Melalui program ini, Pemerintah akan memaksimalkan momentum Presidensi G20 Indonesia untuk mendorong integrasi kampus nasional dalam kemitraan global melalui study/research center untuk isu G20. Kita harap inisiatif ini dapat menjadi yang pertama di Asia Tenggara,” ungkap Airlangga.
Kerja sama antara Kemenko Perekonomian dan UI meliputi bidang riset dan inovasi, serta akademik dan kemahasiswaan. UI akan mendirikan Pusat Kajian Kerja Sama Ekonomi Internasional, kemudian melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, serta menyediakan fasilitas dan dukungan untuk aktivitas penelitian, program magang dan mentorship.
Baca juga : Tim Peneliti Botani LIPI Identifikasi 11 Jenis Baru Flora di 2020
“Kemitraan antara Kemenko Perekonomian dan UI untuk persiapan pelaksanaan Presidensi G20 2022 ini sangat dibutuhkan, sebab model pengelolaan universitas saat ini adalah triple helix. Bahwa universitas tidak bisa pintar sendirian, melainkan harus ada pengalaman dari dunia nyata juga,” jelas Rektor UI Ari Kuncoro.
Senada, Rektor UPH Jonathan L. Parapak mengapresiasi program Pemerintah untuk Presidensi G20 tahun depan, termasuk kerja sama kali ini. Ke depannya, UPH akan menyiapkan Indonesia G20 Study Center yang diharapkan dapat menjadi knowledge hub isu-isu G20 di tingkat nasional dan regional.
“Saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas kepercayaan ini. Kami berjanji untuk melakukan yang terbaik. Hal ini kami lihat sebagai kesempatan melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah penelitian. Dan, untuk mahasiswa kami yang magang juga bisa menimba ilmu dan mempersiapkan diri untuk masa depan, di mana peran Indonesia di dunia internasional akan semakin besar,” paparnya.
Dengan kesiapan infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia (SDM) yang memadai dari kedua universitas tersebut, diharapkan mereka dapat menjadi lighthouse project bagi universitas lainnya di Indonesia.
Bagi mahasiswa, kerja sama ini memberi kesempatan untuk berpartisipasi mendukung persiapan Presidensi G20 tahun depan. Kemudian, sejalan dengan prioritas Pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM, kerja sama ini diharapkan dapat mempertajam kapasitas dan meningkatkan employability mahasiswa selepas kuliah.
Secara umum, G20 terdiri dari dua jalur (track) yakni Finance Track dan Sherpa Track. Sherpa Track yang dikoordinasikan Kemenko Perekonomian dan didukung Kementerian Luar Negeri akan membahas isu-isu ekonomi non keuangan, seperti energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.
Indonesia akan menjadi Presidensi G20 Indonesia pada 2022. Saat ini, Indonesia telah bergabung dalam kepemimpinan Troika G20 bersama Italia dan Arab Saudi. Sebelumnya, pada akhir Mei 2021, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Tahun 2022. (OL-7)
Penerapan TKA membutuhkan pengawasan juga pendampingan. Hal ini sebagai upaya menjamin objektivitas serta validitas hasil sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.
Unjaya menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Perguruan Tinggi.
EKOSISTEM pendidikan tinggi perlu didorong agar lebih inklusif dalam berbagai aspek. Hal itu harus diwujudkan demi menciptakan perguruan tinggi yang inovatif dan berdaya saing.
Rektor UII mengingatkan kalangan mahasiswa agar selalu menjaga integritas akademik. Dunia pendidikan, ujarnya, merupakan bisnis kejujuran.
INSTITUSI pendidikan harus terus mendukung untuk tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) dengan berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan berbasis pada aksi nyata.
Setelah melewati babak penjurian yang sengit, keempat tim tersebut berhak mendapatkan pendanaan untuk menjalankan program pengabdian berdasarkan proposal mereka.
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Selama ini Indonesia telah memenuhi semua permintaan AS dan defisit perdagangan negara itu pun sudah tertangani.
JURU Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyatakan pemerintah akan berusaha seoptimal mungkin untuk negosiasi tarif dengan AS.
Pemerintah Indonesia menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), membuka peluang ekspor baru
Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa yang telah mencapai kesepakatan penting dalam menyelesaikan tahapan akhir perundingan IEU CEPA
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved