Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
EKONOM Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyampaikan, target pemerintah soal pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 mencapai 7% dianggap sulit tercapai.
Menurutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan target tersebut bakal susah terjangkau, seperti serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga April baru mencapai 19,2% dari total Rp699 triliun. Sementara pemerintah daerah dianggap masih lambat menyerap anggaran dan cenderung disalurkan sebagian besar pada akhir tahun.
Lalu, ada Rp182 triliun dana pemda yang mengendap di perbankan. Padahal, kata Bhima, selama larangan mudik, pemulihan ekonomi cenderung timpang antara kota besar dan desa.
"Sepertinya ekonomi masih sulit untuk tembus 7% meskipun ada indikator perbaikan di sektor manufaktur, ekspor dan konsumsi rumah tangga," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (20/5).
Menurutnya, ketimbang pemerintah mengumbar optimisme lebih baik fokus untuk pemulihan di 1,5 bulan tersisa pada kuartal ke II. Bhima menyebut, beberapa pekerjaan rumah pemerintah yang harus dibereskan seperti mempertahankan konsumsi masyarakat, optimalisasi ekspor hingga membangkitkan geliat usaha di daerah.
Peran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pun juga dinilai penting dalam menjamin serapan kerja terbuka saat sektor formal belum merata pemulihannya.
"Saran untuk pemerintah selain percepat serapan anggaran, berikan sanksi berat ke pemda yang tahan dana di bank, kemudian menambah alokasi untuk perlindungan sosial seperti perluasan subsidi upah ke pekerja sektor informal atau pekerja UMKM," tegas Bhima.
Untuk penanganan covid19 diutarakan Bhima tetap penting bagi konsumen dengan melihat adanya penurunan kasus harian. Program vaksinasi covid-19 pun juga diperhitungkan bisa membangkitkan kepercayaan konsumen, meski ada permasalahan soal vaksinasi mandiri atau Gotong Royong.
Menurutnya, harga vaksin mandiri yang hampir mencapai Rp1 juta hanya bisa dijangkau pengusaha skala menengah keatas, sementara usaha kecil seperti UMKM yang jumlahnya 60 juta unit dikhawatirkan kesulitan beli vaksin Gotong Royong.
"Perkiraan awal kalaupun pertumbuhan ekonomi positif dikisaran 2% di kuartal ke II itu sudah bersyukur. Itu sudah cukup baik, artinya Indonesia keluar dari jalur resesi. Vaksinasi tidak hanya faktor semata buat ekonomi positif," tandas Bhima. (Ins/OL-09)
GUNA mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, BRI mewujudkannya lewat pemberdayaan klaster usaha 'Klasterkuhidupku'. Program ini menjadi wadah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM
Program ini merupakan rangkaian Dospulkam tahap kedua yang disambut antusias oleh para pelaku usaha, khususnya penggiat bisnis makanan daring.
Saat ini, program kemitraan produk bebas asap Sampoerna telah melibatkan lebih dari 600 UMKM lokal yang tersebar di 20 kota di seluruh Indonesia.
UMKM Monalisa memanfaatkan potensi singkong menjadi tepung mocaf (Modified Cassava Flour) yang memiliki permintaan pasar yang luas dan nilai tambah ekonomi yang signifikan.
BRI sepanjang Januari - Mei 2025, menyalurkan KUR senilai Rp69,8 triliun, atau setara 39,89% dari total alokasi tahunan sebesar Rp175 triliun.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMKM) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba,
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved