Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
HINGGA 11 Mei 2021, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 telah mencapai Rp172,35 triliun, atau 24,6% dari total anggaran sebesar Rp699,43 triliun. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp49,01 triliun dari realisasi triwulan I yakni Rp123,26 triliun.
“Realisasi ini bertambah di beberapa sektor di dalam program PEN,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (17/5).
Penyerapan anggaran itu terdiri dari realisasi anggaran di bidang kesehatan sebesar Rp24,90 triliun, atau 14,2% dari pagu Rp175,22 triliun; perlindungan sosial terserap Rp56,79 triliun, atau 37,8% dari pagu Rp150,28 triliun; program prioritas Rp21,8 triliun, atau 17,6% dari pagu Rp123,67 triliun; dukungan UMKM dan Korporasi Rp42,03 triliun, atau 21,7% dari pagu Rp193,53 triliun; dan insentif usaha Rp26,83 triliun, atau 47,3% dari pagu Rp56,72 triliun.
Percepatan penyaluran perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah juga tampak dari serapan anggaran itu. Tercatat hingga 11 Mei 2021 realisasi penyaluran bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp13,83 triliun, atau 48,19% dari anggaran Rp28,71 triliun. Lalu realisasi Kartu Sembako mencapai Rp17,24 triliun, atau 38,20% dari anggaran Rp45,12 triliun.
Kemudian realisasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) mencapai rp11,81 triliun, atau 98,39% dari anggaran sebesar Rp12,0 triliun, dan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mencapai Rp2,51 triliun, atau 17,41% dari anggaran sebesar Rp14,4 triliun.
Airlangga bilang, seiring dengan realiasi program PEN, uang beredar di masyarakat juga mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Merujuk data Bank Indonesia, tercatat uang beredar mencapai Rp154,5 triliun, atau mengalami peningkatan 11,5%.
“Khusus di Jabodetabek, BI mencatat penarikan dana tunai naik 61%, atau Rp34,8 triliun, ini lebih tinggi dibandingkan skala nasional,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu. (OL-8)
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berlomba dengan waktu.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan dana Rp1,9 triliun di perbankan bukan mengendap, melainkan anggaran operasional yang sudah dialokasikan.
Berdasarkan catatan BPKPD, perangkat daerah yang tingkat penyerapan anggarannya cukup besar yaitu Sekretariat DPRD. Penyerapannya terealisasi mencapai 63,38%.
Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM
PRESIDEN Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41%. Karenanya, perlu ditingkatkan.
PERUM Bulog mengaku belum bisa melaksanakan kebijakan penetapan HPP gabah petani yang ditetapkan Bapanas, karena saat ini penyerapan masih berlaku di penggilingan.
PEMERINTAH Indonesia terus memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah Inggris melalui peningkatan kerja sama ekonomi yang berorientasi dan fokus kepada isu-isu strategis.
Infografis pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sepanjang tahun 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan atas seluruh substansi tarif resiprokal.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memastikan bahwa Indonesia saat ini terus berproses untuk bergabung sebagai anggota penuh OECD.
Indonesia jadi negara pertama yang capai kesepakatan penurunan tarif dengan AS dari 32% menjadi 19%, langkah diplomasi ekonomi yang jaga kepentingan nasional.
Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), sebagai tindak lanjut pelaksanaan program strategis nasional berjalan efektif
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved