PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) berharap pemerintah melindungi industri baja dalam negeri serta memastikan daya saing yang lebih kompetitif di pasar.
"Ini penting mengingat industri baja adalah asset nasional yang perlu dilindungi oleh pemerintah," ujar Presiden Direktur PT GRP, Abednedju Giovano Warani Sangkaeng, dalam keterangannya, Jumat (7/5)
Hal ini bisa dilakukan dengan kebijakan trade remedies yakni tindakan yang diambil untuk merespon subsidi (countervailing duty), penjualan di bawah nilai wajar (antidumping) serta lonjakan impor (safeguards), sehingga bisa melindungi industri baja domestik.
Selain itu, jelas dia, industri baja sebagai industri yang memerlukan energi cukup besar. Listrik merupakan salah satu sumber energi utama bagi sektor industri dan termasuk faktor penentu daya saing industri dalam negeri. "Untuk itu kami membutuhkan harga energi yang kompetitif, dalam hal ini harga listrik dan gas," kata Sangkaeng.
Apalagi, lanjut dia, pertumbuhan kinerja industri baja diperkirakan akan semakin kuat pada 2021 karena pertumbuhan industri konstruksi, yang terutama didorong alokasi untuk proyek infrastruktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berdasarkan data yang dia peroleh, tercatat alokasi anggaran belanja pemerintah di sektor infrastruktur pada 2021 sebesar Rp417 trilliun, atau yang tertinggi selama 5 tahun terakhir.
Pada sisi lain, untuk menjawab era digitalisasi, GRP terus melakukan transformasi teknologi. Di 2020 misalnya, guna mewujudkan transformasi digital, GRP bekerja sama dengan 2 perusahaan internasional yakni IBM Indonesia dan SAP Indonesia.
"Ini merupakan kerja sama transformasi teknologi untuk mempermudah interaksi yang lebih efektif, efisien, dan transparan dalam proses rantai pasok (supply chain) dengan pelanggan," terang Sangkaeng.
Dari sisi ekspor, GRP juga terus mendukung pemerintah dalam mendorong ekspor. Seperti pada Agustus 2020, GRP melepas ekspor perdana terhadap 4.600 ton structural steel atau struktur baja ke Vancouver, Kanada. GRP menyuplai salah satu proyek pergudangan di kawasan Riverbend, dengan nilai proyek mencapai Rp69 miliar atau setara dengan US$4,7 juta.
Bahkan, saat pandemi covid-19, meski produksi GRP mengalami penurunan produksi sekitar 50%, GRP mendukung pemerintah agar ekonomi riil tetap berjalan. Hal ini dilakukan dengan mempertahankan semua karyawan agar tetap bekerja.
"Kalau pun ada konsekuensi, adalah dengan membatasi lembur dan sistem shift bagi karyawan produksi. Keharmonisan manajemen bersama serikat pekerja tercipta karena terjalin hubungan baik di antara kedua pihak, ini pun terbukti banyak momen yang melibatkan serikat dalam kegiatan kami," ujar Sangkaeng. (OL-13)
Baca Juga: Atasi Tantangan, ABM Pertahankan Kinerja Bisnis Optimal
