Tol Laut Program Jokowi di Tangan Dirjen Hubla Terus Berprogres

TOL laut adalah konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan Presiden Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara untuk mengurangi disparitas harga, baik antarwilayah, antarpulau, antardaerah, serta memangkas biaya logistik yang mahal. 

Kini, apa kabar program tol laut? Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan terus melakukan optimalisasi dan akselerasi program tol laut dengan cara menambah trayek baru.

Hal ini dilakukan dalam rangka menunjang pendistribusian barang dan pengembangan ekonomi di daerah terpencil dan daerah belum berkembang, serta dalam upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur.

Dirjen Hubla Agus Purnomo mengatakan, selama ini wilayah Indonesia Timur terkenal dengan disparitas harga yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan oleh tingginya biaya distribusi logistik dari daerah produsen ke daerah tersebut.

"Masalah ini yang mendasari lahirnya program Tol Laut dengan tujuan memangkas biaya logistik sehingga harga yang diterima oleh masyarakat sebagai pengguna akhir menjadi tidak terlalu mahal dan konektivitas antardaerah," kata Agus pada keterangan pers, Sabtu (17/4).

Komitmen Agus mengembangkan Tol Laut terlihat dari progres yang terus berjalan. Dijelaskan, rute Tol Laut awalnya hanya memiliki 2 trayek di tahun 2015. Seiring berjalannya waktu, trayek tersebut terus bertambah karena manfaat dari tol laut yang sudah dirasakan masyarakat secara nyata.

Di tahun 2016 mengalami peningkatan 6 trayek, berlanjut pada tahun 2017, ada 13 trayek baru Tol Laut. Kemudian di 2018 bertambah lagi 18 trayek. Di 2019 bertambah 20 trayek dan di 2020 bertambah 26 trayek. Penambahan jumlah trayek tersebut selalu diiringi dengan penambahan jumlah Pelabuhan dan kapal.

"Ditjen Hubla menambah 4 trayek baru sehingga keseluruhan menjadi 30 trayek pada 2021. Melibatkan 106 pelabuhan, yang terdiri atas 9 pelabuhan pangkal, dan 97 pelabuhan singgah," ungkapnya.

Progres Tol Laut ini, menurut Agus, langsung dapat dirasakan dengan adanya penurunan harga logistik di daerah. Merujuk data Kementerian Perdagangan, daerah yang dilewati Tol Laut saat ini masyarakatnya sudah menikmati penurunan harga barang antara 20%-30%. 

''Dari data tersebut menunjukkan bahwa program Tol Laut selama ini telah berhasil mengurangi disparitas harga yang selama ini menjerat masyarakat terutama di wilayah Indonesia Timur serta daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP),'' papar Agus.

Meski begitu, lanjut Agus, untuk membantu Indonesia bagian timur terbebas dari disparitas harga, maka diperlukan pelayaran yang berkesinambungan, tetap dan teratur melalui penyelenggaraan angkutan barang di laut ke seluruh wilayah Indonesia. 

Hal ini terjawab dengan dilakukannya penambahan rute baru Tol Laut dengan kode T-19 di Papua yang dilayani oleh penugasan kapal milik PT Pelni yaitu Kapal Logistik Nusantara 2. Adapun yang melatarbelakangi penetapan rute tersebut berdasarkan Inpres No.9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Dan Papua Barat. 

Agus menambahkan, kehadiran trayek baru ini diharap dapat menjadi sarana untuk memasarkan produksi lokal berupa hasil pertanian atau perkebunan serta hasil perikanan untuk diangkut melalui kapal ini ke tujuan pasar yang lebih menguntungkan.

Selain itu, dengan adanya rute tol laut tersebut membuka pelabuhan-pelabuhan baru, diantaranya Pelabuhan Kokas di Kabupaten Fak fak, Pelabuhan Korido di Kabupaten Supriori dan Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura dalam rangka Ships Promote the Trade.

"Dengan adanya rute tol laut di wilayah Papua tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan layanan pelabuhan sehingga dapat memperlancar arus barang, menurunkan biaya logistik dan meningkatkan pemerataan di daerah 3TP," ujarnya. (RO/OL-09)