Senin 12 April 2021, 17:14 WIB

Persoalan Smelter Feronikel Bisa Selesai dengan Sinergi BUMN

mediaindonesia.com | Ekonomi
Persoalan Smelter Feronikel Bisa Selesai dengan Sinergi BUMN

Foto/Dok/Antam
Kondisi pembangungn smelter feronikel PT Antam di di Halmahera Timur, Maluku Utara.

 

PENGAMAT energi Yusri Usman menanggapi persoalan berlarut-larutnya proyek pembangunan smelter feronikel PT Antam di Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara.

Mandeknya proyek tersebut dinilai karena sinergi BUMN yakni antara PT Antam dan PT PLN belum berjalan konkret di lapangan. Sinergi BUMN digaungkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dengan kondisi fisik pembangunan yang sudah mencapai 97,98%, menurut Yusri, smelter itu harusnya saat ini sudah berjalan.  

"Harusnya sudah berjalan produksinya agar cepat mengembalikan investasinya," kata Yusri, yang juga Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) dalam keterangan ke media, Senin (12/04). 

Proyek smelter feronikel di Haltim yang rencananya sinergi dengan PT PLN tersebut sampai saat ini operasionalnya tertunda lantaran belum ada aliran listrik. 

"Ini pasti terjadi kesalahan fatal dalam perencanaannya maupun pelaksanaan. Harusnya berbarengan, bangun smelter juga bangun pembangkit listriknya. Ini aib besar buat PT Antam," kata Yusri. 

Ia menanggapi surat yang dikirimkan PT PLN ke PT Antam tetanggal 23 Juli 2020. Dalam surat  yang ditandatangani Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan Bob Saril, PLN  menawarkan harga sebesar Rp595,65 per kilo watt per hour (kwh). 

Namun sampai saat ini surat tersebut belum mendapat balasan dari PT Antam. 

"Tidak ada respons PT Antam membalas surat dari PT PLN menunjukkan sinergi antar-perusahaan pelat merah tak berjalan. Sinergi hanya sebatas di atas kertas. Hanya sebatas Permen, faktanya di lapangan tak berjalan," katanya. 

Lebih jauh Yusri mengatakan, lambannya  PT Antam membalas surat dari PT PLN mengundang pertanyaan. Yusri menyinggung isi surat terkait PLN  menawarkan harga sebesar Rp595,65 per kilo watt per hour (kwh). 

"Di surat tertulis soal harga. Harusnya PT Antam menjawab surat dari PT PLN itu. Apakah harga yang ditawarkan kemahalan? Kalau kemahalan, lakukan negosiasi. Harusnya saling berargumentasi kenapa harga per kwh-nya sekian. Nggak usah berlama-lama merespons suratnya," ucap Yusri. 

"Saya menduga, kalau antara PT PLN dan PT Antam ada sinergi, maka nggak ada yang bisa diambil, atau kecil. Mereka paling di-sub con aja mereka ambil proyek," tambahnya. 

Diketahui tender lelang pengadaan power plant telah digelar sejak 2017. Namun belakangan terungkap kalau proses tender itu berbelit-belit. 

Alih-alih memberi tanggapan kepada PLN, PT Antam justru membuka tender baru. Ironisnya, PT Antam justru menggandeng pihak ketiga atau swasta sebagai procurement agent. 

Padahal selama ini diketahui perusahaan BUMN, tak terkecuali PT Antam, memiliki  Supply Chain Management (SCM), yang biasa di internal melakukan pengadaan tender. 

"Ini yang semakin mengundang kecurigaan. Kenapa PT Antam menggandeng swasta," pungkasnya. (RO/OL-09)

Baca Juga

Mi/Kristiadi

Pertamina: Tak Ada Kelangkaan Solar di Jakarta, Banten dan Jabar

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 17:11 WIB
Area Manager Comm Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menjelaskan, stok BBM tersebut...
Antara/Muhammad Iqbal.

Pernyataan Menko Polhukam terkait Pinjol Ilegal tidak Selesaikan Masalah

👤Fetry Wuryasti 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 17:00 WIB
OJK mengatakan bahwa peminjam masih harus membayar pokok utang. Yang tidak perlu dibayarkan yakni bunga utang dan denda...
Antara/Rivan Awal Lingga.

Pemerintah Harus Gandeng Penyedia Aplikasi untuk Hentikan Pinjol Ilegal

👤Fetry Wuryasti 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 15:27 WIB
Dengan akar permasalahan penawaran dari media digital, Polri harus cerdas dan kreatif untuk memberantas pinjol ilegal secara...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Rakyat Kalimantan Selatan Menggugat Gubernur

Sebanyak 53 warga terdampak bencana banjir dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menggugat Gubernur Sahbirin Noor.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya