PENELITI Pusat Pengkajian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Imanina Eka Dalilah mengatakan, pemerintah perlu membuat road map atau peta jalan untuk industri hasil tembakau (IHT). Hal ini, kata dia, bertujuan untuk melindungi pihak-pihak terkait, termasuk petani.
“Industri hasil tembakau perlu road map atau peta jalan untuk menjamin kepastian dan keberlangsungan Industri itu sendiri. Namun yang perlu diperhatikan adalah dalam proses pembuatan roadmap tersebut harus melibatkan stakeholder terkait. Dalam hal ini pelaku industri hasil tembakau baik skala besar maupun skala menengah dan kecil,” ujarnya kemarin.
Menurut Imanina, roadmap yang dibentuk nanti semacam buku acuan, guideline yang dapat digunakan sebagai pedoman bersama dalam merumuskan kebijakan IHT. Baik dari segi jumlah produksi rokok, besaran cukai setiap tahunnya, dan yang lainnya.
Senada dengan Imanina, Sekjen Pengurus Nasional APTI Wening Swasono, berpendapat, road map yang dibuat pemerintah tidak perlu dalam bentuk undang undang. Namun kesepakatan bersama antar beberapa kementerian terkait dan pelaku industri hasil tembakau . Dengan demikian proses pembuatannya selain melibatkan para pelaku IHT dan kementrian perindustrian juga melibatkan kementrian keuangan dan kementrian Kesehatan.
“Sehingga masing masing kementrian tidak berjalan sendiri sendiri dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan IHT,” ujar Wening. (RO
