Rabu 07 April 2021, 18:20 WIB

Tudingan KS Selundupkan Baja China, PDIP : Ah, Itu Cuma Rumor

Mediaindonesia.com | Ekonomi
Tudingan KS Selundupkan Baja China, PDIP : Ah, Itu Cuma Rumor

Antara/Asep Fathulrahman
PT KS ekspor baja ke Australia. Tudingan bahwa KS impor baja dari Tiongkok dianggap baru sebatas rumor.

 

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menepis tudingan sesama anggota Komisi VII Muhammad Nasir bahwa PT Krakatau Steel (KS) Persero Tbk menyelundupkan baja dari China.

"Ah, itu cuma rumor. Biasa saja, setiap anggota Dewan 'kan punya hak bersuara," kata Adian Napitupulu kepada wartawan, Rabu,(7/4)

Seperti diketahui, pada rapat dengan pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Dirjen Migas Kementerian  ESDM, Dirut PT PGN Tbk, Dirut PT KS, dan Dirut PT Krakatau Daya Listrik, Nasir melontarkan tudingan tersebut.

Menurut politisi dari PDI Perjuangan itu, tudingan Nasir itu informasinya dinilai belum jelas dan belum diuji. "Pernyataan Nasir adalah pernyataan pribadi yang diungkapkan saat RDP bukan pernyataan resmi Komisi VII," tegas anggota Fraksi PDIP itu.

Adian mengatakan, KS itu merupakan kewenangam tupoksi Komisi VI DPR RI. Adapun kemarin dipanggil RDP oleh Komisi VII, itu karena menyikapi harga gas industrinya, yang dinilai masuk kewenangan tupoksi Komisi VII.

"Jadi mengenai Krakatau Steel itu kewenangan Komisi VI. Kita hanya menyikapi soal harga gas di anak perusahaan KS yang kami nilai tidak diberikan sesuai peraturan," kata Adian.

Pernyataan Nasir itu, kata Adian, diungkapkan saat RDP terkait persoalan harga gas industri bagi perusahaan pembangkit listrik yang harus mendapat akses 6 dolar AS per MMBTU.

Menurut Adian, RDP tersebut digelar menindaklanjuti temuan Komisi VII DPR RI saat kunker ke PT KS, sebulan silam. Dalam kunker tersebut, ternyata KS punya anak perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik yaitu PT Krakatau Daya Listrik (KDL). 

Selama ini, PT KDL tidak diberikan akses gas industri 6 dolar AS per MMBTU. Selama ini, PT KDL memperoleh harga gas industri 8.55 dolar AS per MMBTU. 

"Jadi di RDP itulah, kami selaku Komisi VII memanggil pihak terkait untuk menanyakan kenapa PT KDL tidak menerima harga gas industri 6 dolar AS per MMBTU," tutur Adian.

Ditambahkan Adian, padahal, Presiden sudah mengeluarkan Perpres Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Perpres tersebut menyatakan, pemerintah harus memberikan harga jual gas industri paling tinggi 6 dolar AS per MMBTU.

"Pada praktiknya, kami temukan di PT KDL tidak memperoleh harga gas yang diatur Perpres. Kalo begini, ini sama saja membangkang arahan Presiden. Ini yang kami desak agar pihak terkait mematuhi peraturan," kata Adian.

Di akhir pembicaraan, Adian meminta semua pihak terkait untuk mematuhi dan menjalankan perpres tersebut tanpa syarat. 

"Semua bentuk penundaan dan syarat-syarat terhadap diberlakukannya perpres tersebut merupakan pembangkangan terhadap negara yang tidak bisa ditolerir. Jadi adalah wajib pihak terkait memberikan harga gas buat PT KDL sebesar 6 Dolar AS per MMBTU," pungkasnya. (RO/E-1)

Baca Juga

Antara/Fikri Yusuf

Mudik Dilarang, Prokes Ketat di Tempat Wisata Lokal Disiapkan

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 12 April 2021, 23:04 WIB
"Destinasi lokal akan mendapat limpahan kunjungan. Dengan prokes ketat dan disiplin mereka akan mempertimbangkan destinasi wisata...
Dok. KKP

KKP Tangkap 5 Kapal Ilegal Berbendera Vietnam yang Incar CumiĀ 

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 12 April 2021, 23:01 WIB
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP Pung Nugroho Saksono menyampaikan, alat tangkap yang digunakan kelima kapal tersebut berupa...
Antara/Muhammad bagus Khoirunnas

Diseminasi Fakta Objektif Kelapa Sawit, BPBPKS Jalin Kolaborasi

👤Despian Nurhidayat 🕔Senin 12 April 2021, 22:07 WIB
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggandeng Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk mendiseminasikan fakta...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Salah Kaprah Salurkan Energi

Kenakalan remaja pada masa lalu hingga masa kini masih ada, bahkan semakin meninggi. Itu terjadi karena remaja sering kali mementingkan solidaritas grup.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya