Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Bidang Angkutan Orang DPP Organda Kurnia Lesani Adnan menyayangkan bila mudik pada lebaran tahun ini kembali dilarang oleh pemerintah. Menurutnya, hal itu berlebihan dan kian mematikan transportasi umum berbasis darat seperti bus.
Padahal operator bus di Indonesia telah mematuhi imbauan pemerintah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Adanya pelarangan mudik dan pembatasan perjalanan bus malah akan menimbulkan permasalahan baru.
"Pada long week end kemarin, lebih banyak kendaraan pribadi, jalanan macet, terjadi shifting penumpang dari transportasi umum layak ke kendaraan pribadi. Sedanhkan kendaraan pribadi ini ada dua, ada yang memang pribadi membawa keluarga, ada juga yang ngompreng, oportunis. Mereka menggunakan kesempatan," kata Kurnia dalam program Journalist on Duty yang disiarkan langsung melalui akun Instagram Media Indonesia, Selasa (6/4).
Pemerintah, kata dia, harus menunjukkan keberpihakan pada angkutan umum bus. Pasalnya, selama setahun pandemi merebak operasionalisasi dan kekaryawanan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan tanpa campur tangan pengambil kebijakan.
Kurnia juga tidak sepakat bila mudik sepenuhnya dilarang dengan alasan menekan laju penyebaran virus Covid-19. Sebab, selama ini menurut dia, belum ditemukan terjadinya ledakan kasus pada transportasi bus.
Bila pun pemerintah mengkhawatirkan adanya lonjakan kasus atau munculnya klaster penyebaran virus baru dari bus, Kurnia meminta pemerintah mengakomodasi kebutuhan penanganan pandemi di titik-titik vital seperti terminal.
"Kereta sudah diberikan fasilitas itu (alat skirining GeNose), tapi penumpang darat berbasi bus baru di Pulo Gebang, itu juga belum dimaksimalkan. Kalau memang permerintah concern, silakan disediakan, dan diarahkan agar masyarakat menggunakan transportasi umum. Pemerintah tinggal atur kami, sediakaan alat pengetesan di terminal, itu tidak sulit menurut saya," imbuhnya.
"Saya jamin seluruh PO bus menegakkan protokol kesehatan, kita selalu menanamkan 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan). itu kita lakukan, saya jamin. Prokes kit@ tegakkan karena kita paham risiko besar. Pengemudi dan kernet terjaga kesehatannya, dan sampai sekarang belum ada yang terkena covid, mereka tidak abai," sambung Kurnia.
Di kesempatan yang sama, jurnalis Media Indonesia Marzuqi Abdillah menuturkan, mudik bukan sekadar kegiatan semata. Dalam pelaksanaannya, ada hasrat yang tak terbendung untuk menginjakan kaki di kampung halaman.
Dia yang berasal dari Jombang, Jawa Timur itu bilang, biaya bukan lagi soal utama untuk kembali pulang. Ihwal persyaratan kesehatan terkait pandemi juga menurutnya pasti akan dilakukan.
"Pulang ke kampung halaman itu bukan hanya fisik tapi juga batin untuk pulang. Batin yang ingin mudik itu sulit dibendung. Mudik itu bukan hanya lahir tapi batin juga. Di perantauan kita bertarung, berjuang, pas pulang itu adalah fase rehabilitasi kita, bertemu orang tua, saudara, teman masa kecil," pungkasnya. (Mir/OL-09)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Setiap rencana pembangunan trotoar kini melalui proses negosiasi dan evaluasi yang ketat.
Menurut Arief, tingkat hunian gedung-gedung perkantoran grade AS sepanjang jalur MRT fase 1 mengalami peningkatan lebih cepat dibandingkan gedung-gedung di luar jalur MRT.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi meluncurkan sistem pembayaran QRIS Tap di Stasiun LRT Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, pada Kamis (4/12).
Seluruh sertifikat kesehatan awak pesawat tersebut masih berlaku pada saat kejadian.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Pemerintah telah membuka Crisis Center di Bandara Sultan Hasanuddin untuk memberikan pendampingan kepada keluarga.
Pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya, sehingga Air Traffic Control (ATC) memberikan arahan ulang kepada awak pesawat untuk melakukan koreksi posisi.
Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar telah melakukan persiapan pembukaan Crisis Center di Terminal Keberangkatan sebagai pusat koordinasi informasi.
Keputusan tersebut diambil setelah terjadinya kecelakaan maut bus di Tol Krapyak, Semarang, yang menewaskan 16 penumpang pada Desember 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved