Kepala Pusat Penelitian Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus Eko Nugroho menilai percepatan koordinasi antar lembaga menjadi salah satu kunci untuk membuat investor segera merealisasikan komitmen investasinya di Tanah Air.
Menurut Agus, terkait investasi memang melibatkan banyak koordinasi antar lembaga pemerintah. Ia mencontohkan jika itu terkait pajak, maka lembaga yang melakukan koordinasi mulai dari Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga Kementerian Perindustrian, dan lainnya yang berada.
"Nah komunikasi dan koordinasi antar lembaga dan kementerian ini harus konkrit dan cepat dalam merespon perubahan struktur tax rate terhadap sektor-sektor tertentu yang memang membutuhkan," ujar Agus melalui keterangan di Jakarta, Selasa.
Menurut Agus, saat ini banyak peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor, termasuk produk kesehatan, serta industri terkait inovasi dan teknologi.
"Investasi-investasi ini memiliki arah yang konkrit dan dapat memfasilitasi perubahan konsumsi masyarakat yang saat ini trennya memang mengalami perubahan," kata Agus.
Selain, menurut dia, pekerjaan rumah pemerintah lainnya adalah menjaga kepercayaan masyarakat mengenai vaksin COVID-19 agar dapat mendorong konsumsi masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LIPI, saat ini masyarakat lebih memilih menabung dibandingkan konsumsi.
"Dengan memberikan confidence mengenai vaksin ini, maka akan mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi," ujar Agus.
Ia menambahkan meningkatkan kembali tingkat konsumsi masyarakat ini cukup penting sebab salah satu magnet Indonesia sebagai tujuan investasi adalah potensi pasarnya yang besar.
Ia juga mengatakan pemerintah perlu mendampingi dan memfasilitasi investor dan menyelesaikan hambatan investasi. Jangan, kata dia, investor sudah menyatakan minatnya, namun realisasinya berinvestasi di negara lain, seperti Tesla yang awalnya dikabarkan akan membangun pabrik mobil listrik di Indonesia, namun akhirnya “lari” ke India.
Menurut Agus, fasilitas insentif yang diberikan pemerintah sejatinya sudah sangat kompetitif dengan negara lain, seperti keringanan pajak atau super tax deduction.
"Tinggal bagaimana kecepatan respons dari pemerintah dalam memberikan pelayanan tersebut," ujar Agus. (Ant/OL-12)
