Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KISRUH investasi antara Sugiarto Hadi dengan PT Monex Investindo Futures (MIF) dan PT Surya Anugerah Mulia (SAM) bergulir sejak 2015, tak kunjung selesai.
Padahal, kasus ini diklaim Sugiarto yang dirugikan Rp34 miliar itu bisa diselesaikan dengan mudah oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), selaku otoritas perdagangan berjangka termasuk trading valuta asing alias forex (foreign exchange).
Sayangnya lamban, Sugiarto masih menaruh harapan kepada Kepala Bappebti yang baru ini dipimpin Prof Sidharta Utama dan Menteri Perdagangan Mumamad Lutfi, bisa segera menyelesaikan kasusnya dengan win- win solution.
Sementara itu, menurut Pakar Forex, Tommy Diansyah, penyelesaian sengketa investasi antara Sugiarto Hadi dengan MIF dan SAM, bukan perkara yang rumit bagi Bapebbti. "Sebenarnya kasus Pak Hadi ini, sederhana (penyelesaiannya). Minta saja bukti rekam jejak aktual histori trading milik Sugiarto Hadi kepada broker tersebut (MIF dan SAM). Semua akan terungkap," tegas Tommy kepada wartawan, Jakarta, Kamis (1/4/2021).
Hanya saja, Tommy terkesan pesimis bahwa Beppebti berani melakukannya. Sejauh ini, keberadaan Bappebti terkesan kuat bukan untuk melindungi konsumen seperti di negara-negara lain. "Bappebti kita orientasinya kepada perizinan dan pengawasan ala kadarnya saja," paparnya.
Pesimisme Tommy cukup beralasan. Lantaran, sengketa investasi yang dialami Sugiarto hadi serta nasabah MIF dan SAM sudah terjadi sejak 2015. Masalah ini sudah ditangani Bappebti era Sutriono Edi, namun kandas. Kini, Bappebti yang dipimpin Prof Sidharta Utama, belum ada kemajuan juga.
Selanjutnya Tommy menyarankan agar Bappebti hadir sebagai penengah, atau wasit. Pihak Bappebti harus bisa memastikan antara kubu Sugiarto hadi dengan kubu MIF dan SAM, apakah ingin penyelesaian damai, atau ada pilihan lain.
"Semisal, Pak Sugiarto Hadi minta uangnya yang Rp34 miliar dikembalikan semua, atau 2/3, atau setengah. Tinggal disampaikan kepada MIF dan SAM. Kalau kedua belah sepakat, Bappebti yang jadi saksi. Kalau perlu buat surat pernyataan di atas meterai," paparnya.
Namun jika tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, kata dia, maka pihak Sugiarto hadi bisa membawanya ke ranah hukum. "Mungkin merasa dirugikan atau ada unsur penipuan, Pak Sugiarto ingin menempuh jalur hukum, ya silahkan saja. Itu sih saran saya," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Bappebti Blokir 1191 Entitas tak Berizin Sepanjang 2020
Peran negara tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik seperti jalan tol dan bandara, melainkan harus mendorong transformasi ekonomi produktif.
Kenaikan kebutuhan paling signifikan tercatat pada komoditas telur ayam sebesar 7,50%, disusul daging sapi dan kerbau sebesar 3,57.
BPDP Kementerian Keuangan fokus melaksanakan program peremajaan perkebunan kakao dengan target 5.000 hektare secara nasional pada 2026.
Momentum AOE 2026 menjadi ajang forum bisnis yang mempertemukan calon pembeli (buyer) dan investor.
Penyumbang inflasi tertinggi adalah awang merah 0,04 persen, telur ayam 0,03 persen. Karena itu, Pemprov Jatim menggelar pasar murah untuk menurunkan harga telur dan bawang merah.
Upaya memperkuat sistem komoditas berkelanjutan di Indonesia terus dikembangkan melalui kolaborasi lintas lanskap yang melibatkan pemerintah, komunitas, dan sektor swasta.
GRUP Adani, perusahaan multinasional raksasa asal India, mengumumkan investasi sebesar US$100 miliar untuk mengembangkan pusat data AI skala yang didukung energi terbarukan pada 2035
Lanskap pasar keuangan global pada 2026 diperkirakan memasuki fase baru yang lebih kompleks.
Harga emas global dan Antam turun pada 17 Februari 2026. Prediksi untuk Rabu, 18 Februari, diperkirakan stabil atau berpotensi rebound tipis dengan harga Antam Rp2,96–3,05 juta per gram.
Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri sarasehan ekonomi Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat 13 Februari.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai sinyal bahaya menyusul keputusan lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service.
Dari sisi permodalan, peningkatan porsi saham juga berkorelasi langsung dengan kebutuhan modal berbasis risiko.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved