Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PERUMAHAN bersubsidi tidak jarang yang memiliki masalah pada aspek kualitas. Padahal, perumahan bersubsidi banyak digandrungi oleh masyarakat dan mampu menaikkan kredit konsumsi di tengah pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghadirkan inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Inovasi itu dibalut dalam aplikasi bernama SiPetruk (Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi).
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Arief Sabaruddin mengatakan, aplikasi SiPetruk terbentuk karena pembangun rumah sederhana atau rumah bersubsidi selama ini tak terlalu memperhatikan aspek kualitas..
"Ada persoalan tata kelola pembangunan rumah subsidi yang rata-rata dibangun tidak di tengah kota, tapi di pelosok. Karena itu kita perlu mencari bentuk pengawasan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi, maka lahirlah SiPetruk," ungkapnya dalam webinar bertajuk Memastikan Efektivitas SiPetruk dalam Penyediaan Rumah Rakyat Berkualitas, Rabu (17/3).
Arief merangkan SiPetruk merupakan aplikasi yang diperuntukkan bagi pengawas dan berada dalam aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep). Aplikasi itu dibentuk dengan tujuan untuk mentransformasikan birokrasi dalam penyelenggaraan perumahan bersubsidi yang dilakukan secara digital.
"Selama ini, kita selalu fokus pada sisi supply, kita lupa bahwa yang perlu rumah itu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jadi MBR harus dijadikan subjek," imbuhnya.
Dalam rangak menjadikan MBR sebagai subyek itu, menurut dia, pemerintah wajib menbantu mitra-mitranya, yakni perbankan dan pengembang, dengan ikut memantau pelaksanaan apa yang dilakukan mitra agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.
Di sisi lain, dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, Arief menegaskan pengelolaan rumah bersubsidi juga harus melakukan transformasi dari cara kerja analog ke cara kerja digital. Dengan digitalisasi, cara kerja pemerintah dikatakan akan menjadi lebih efisiensi, akurat, akuntabel dan transparan.
"Melalui aplikasi, akan kita coba mulai tata kembali (sistem kerja). Spirit dari keberadaan aplikasi ini untuk memastikan kita bekerja lebih efisien dan memastikan bahwa uang negara yang digunakan dalam fasilitasi rumah subsidi ini bisa sampai masyarakat dengan kualitas yang baik," tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division Bank BTN Mochamad Yut Penta berpandangan bahwa salah satu permasalahan sektor perumahan dan permukiman khususnya rumah subsidi ialah soal kualitas yang tidak memenuhi standar.
Karena itu BTN juga siap bekerja sama dengan PPDPP dalam upaya meningkatkan kualitas rumah bersubsidi. Yut Penta menjelaskan ada beberapa dukungan BTN dalam pemenuhan kualitas hunian.
“Bank BTN melakukan screening dan penilaian terhadap marketabilitas proyek perumahan, legalitas proyek perumahan, perizinan bangunan gedung dan kompetensi pengembang,” kata dia.
Lalu dukungan penjualan dengan memastikan spesifikasi rumah dan PSU yang dijual telah sesuai dengan PKS yang telah disepakati, pemrosesan dan analisa kredit, persetujuan dan akad kredit, dan monitoring serta pembinaan. (X-12)
Sepuluh developer ini mencatat kontribusi signifikan dengan total realisasi kredit mencapai Rp1,7 triliun, setara 50% dari total KPR Non Subsidi yang disalurkan BTN
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya sangat serius untuk menyukseskan program perumahan nasional pemerintah.
Tahun ini, stok milik pengembang yang bekerja sama dengan BTN jika ditotal sudah mencapai 500 ribu unit lebih.
Dalam catatan BTN, saat ini terdapat lebih dari 38 ribu rumah yang sertifikatnya belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut melibatkan 4.000 proyek.
BANK Tabungan Negara (BTN) menyusun skema pembiyaan kredit perumahan rakyat (KPR) bagi pekerja sektor informal. Seperti tukang cukur, ojek online, dan lainnya.
Bank Muamalat diduga mengalami kerugian besar setara Asabri atau Jiwasraya.
Menara jembatan atau cable stayed Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur, menjadi yang terpanjang kedua setelah Jembatan Suramadu di Selat Madura.
Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan September ke Ibu Kota Nusantara masih akan sesuai jadwal sesuai kesiapan hunian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk pemenuhan kebutuhan air minum di IKN.
World Water Forum atau Forum Air Dunia ke-10 baru saja selesai diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada 18 – 25 Mei 2024.
RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved