Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PERUMAHAN bersubsidi tidak jarang yang memiliki masalah pada aspek kualitas. Padahal, perumahan bersubsidi banyak digandrungi oleh masyarakat dan mampu menaikkan kredit konsumsi di tengah pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghadirkan inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Inovasi itu dibalut dalam aplikasi bernama SiPetruk (Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi).
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Arief Sabaruddin mengatakan, aplikasi SiPetruk terbentuk karena pembangun rumah sederhana atau rumah bersubsidi selama ini tak terlalu memperhatikan aspek kualitas..
"Ada persoalan tata kelola pembangunan rumah subsidi yang rata-rata dibangun tidak di tengah kota, tapi di pelosok. Karena itu kita perlu mencari bentuk pengawasan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi, maka lahirlah SiPetruk," ungkapnya dalam webinar bertajuk Memastikan Efektivitas SiPetruk dalam Penyediaan Rumah Rakyat Berkualitas, Rabu (17/3).
Arief merangkan SiPetruk merupakan aplikasi yang diperuntukkan bagi pengawas dan berada dalam aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep). Aplikasi itu dibentuk dengan tujuan untuk mentransformasikan birokrasi dalam penyelenggaraan perumahan bersubsidi yang dilakukan secara digital.
"Selama ini, kita selalu fokus pada sisi supply, kita lupa bahwa yang perlu rumah itu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jadi MBR harus dijadikan subjek," imbuhnya.
Dalam rangak menjadikan MBR sebagai subyek itu, menurut dia, pemerintah wajib menbantu mitra-mitranya, yakni perbankan dan pengembang, dengan ikut memantau pelaksanaan apa yang dilakukan mitra agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.
Di sisi lain, dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, Arief menegaskan pengelolaan rumah bersubsidi juga harus melakukan transformasi dari cara kerja analog ke cara kerja digital. Dengan digitalisasi, cara kerja pemerintah dikatakan akan menjadi lebih efisiensi, akurat, akuntabel dan transparan.
"Melalui aplikasi, akan kita coba mulai tata kembali (sistem kerja). Spirit dari keberadaan aplikasi ini untuk memastikan kita bekerja lebih efisien dan memastikan bahwa uang negara yang digunakan dalam fasilitasi rumah subsidi ini bisa sampai masyarakat dengan kualitas yang baik," tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division Bank BTN Mochamad Yut Penta berpandangan bahwa salah satu permasalahan sektor perumahan dan permukiman khususnya rumah subsidi ialah soal kualitas yang tidak memenuhi standar.
Karena itu BTN juga siap bekerja sama dengan PPDPP dalam upaya meningkatkan kualitas rumah bersubsidi. Yut Penta menjelaskan ada beberapa dukungan BTN dalam pemenuhan kualitas hunian.
“Bank BTN melakukan screening dan penilaian terhadap marketabilitas proyek perumahan, legalitas proyek perumahan, perizinan bangunan gedung dan kompetensi pengembang,” kata dia.
Lalu dukungan penjualan dengan memastikan spesifikasi rumah dan PSU yang dijual telah sesuai dengan PKS yang telah disepakati, pemrosesan dan analisa kredit, persetujuan dan akad kredit, dan monitoring serta pembinaan. (X-12)
Melalui ajang kompetisi tahunan BTN Housingpreneur 2025, peserta berpeluang masuk ke jaringan bisnis nyata
Generasi milenial menjadi kelompok paling banyak menerima manfaat program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi yang disalurkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Khusus untuk BTN, Purbaya memprediksi penyaluran kredit hanya tembus Rp10 triliun dari Rp25 triliun yang dialokasikan hingga akhir tahun.
BTN menegaskan posisinya sebagai penyalur terbesar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025.
Bank BTN Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 800 unit selama 2025.
Sepuluh developer ini mencatat kontribusi signifikan dengan total realisasi kredit mencapai Rp1,7 triliun, setara 50% dari total KPR Non Subsidi yang disalurkan BTN
Menara jembatan atau cable stayed Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur, menjadi yang terpanjang kedua setelah Jembatan Suramadu di Selat Madura.
Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan September ke Ibu Kota Nusantara masih akan sesuai jadwal sesuai kesiapan hunian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk pemenuhan kebutuhan air minum di IKN.
World Water Forum atau Forum Air Dunia ke-10 baru saja selesai diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada 18 – 25 Mei 2024.
RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved