Kejutan Besar, Vietnam akan Gabung dalam Budidaya Lobster RI

JURU Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi mengungkapkan, Vietnam akan menjalin kerja sama dengan Indonesia dalam hal budidaya benih lobster. Hal itu, katanya, diketahui dari laporan Atase Perdagangan Kedutaan Besar RI yang ada di Vietnam.

Menurut Wahyu, hal ini imbas kebijakan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang tegas melarang ekspor benur alias benih bening lobster (BBL). Vietnam merupakan salah satu negara yang menikmati ekspor tersebut.

"Ini ada kejutan besar. Perdana Menteri Vietnam (Nguyen Xuan Phuc) sudah memerintahkan pihaknya untuk berkoordinasi dengan KKP Indonesia terkait budidaya lobster. Mereka kaget, ekspor benur dilarang di Indonesia," jelas Wahyu kepada Media Indonesia, Jumat (5/3).

Wahyu menegaskan, dengan adanya kebijakan Menteri KKP, kegiatan ekspor benur pun dianggap masuk dalam penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. Dia mengatakan bergabungnya Vietnam diharapkan dapat meningkatkan produksi lobster nasional.

"Mereka (Vietnam) takut menjadi perbincangan yang negatif di internasional. Jadi mereka lempar handuk. Ini bagus, kerja sama ke depannya akam membesarkan pembudidaya lobster kita," ucap Wahyu.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat, dari Juli hingga November 2020, total ekspor benih lobster Indonesia mencapai 42,29 juta ekor. Dari jumlah itu, 42 juta ekor di ekspor ke Vietnam.

Sebelumnya, KKP juga menyebut, volume ekspor lobster pada 2020 mencapai 2.022 ton dengan nilai US$75,25 juta. Mereka mengembangkan lobster melalui korporasi budidaya yang diharapkan berdampak pada masyarakat.

Dikutip dari Baochinhphu, Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc dikatakan memiliki pendapat bahwa pihaknya tengah mempelajari dan mengumpulkan lebih banyak informasi tentang kemungkinan kerja sama dengan Indonesia di bidang budidaya, khususnya budidaya teknologi lobster.

Atas dasar itu, pihaknya berencana membangun kerja sama dengan Indonesia untuk keberkelanjutan dan komprehensif di bidang kelautan dan perikanan. Selain itu, mempromosikan langkah-langkah untuk mempromosikan pengelolaan penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan memerangi penangkapan ikan ilegal. (E-3)