Bank Kalsel Terima Penempatan Dana PEN Rp200 Miliar

SETELAH  menanti selama hampir 1 (satu) tahun, akhirnya  Bank Kalsel menerima kucuran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp200 miliar pada Kamis (25/2) lalu.

Secara simbolis, penyerahan dilakukan oleh Sulaimansyah, SE, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan, kepada Agus Syabarrudin, Direktur Utama Bank Kalsel, di Kanwil DJPb, Banjarmasin.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan pemerintah kepada kami. Dana ini akan kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Program PEN. Program KUR Super Mikro dan skema EKD yang telah disetujui akan menjadi andalan kami dalam penyaluran dana PEN ini. Kami di Bank Kalsel akan all out mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 4,5% hingga 5,3 % yang ditetapkan Menteri Keuangan. Kami di Bank Kalsel terbuka untuk mendukung semua program dan stimulus dari Pemerintah Pusat,” terang Agus.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa Bank Kalsel akan terus bergerak bahu-membahu bersama Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengupayakan pemulihan ekonomi masyarakat banua sebagai akibat dari pandemi Covid-19 maupun bencana Banjir Kalsel.

“ Dengan kucuran dana PEN sebesar Rp200 miliar ini, dalam penyalurannya akan kami leverage dua kali lipat sebagai bentuk dukungan pembiayaan sektor UMKM.  Kami di Bank Kalsel, setia melayani masyarakat sehingga bisa melaju bersama. Insya Allah usaha kita bersama untuk bisa melewati bencana ini bisa memberikan hasil yang baik,” pungkas Agus.

Sebelumnya, Bank Kalsel mempersiapkan skema Ekosistem Keuangan Daerah (EKD) sebagai salah cara untuk mendukung percepatan akses keuangan daerah. 

EKD dinilai dapat menjadi solusi untuk mendukung penguatan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan di masa pandemi kini hingga ke masa depan nantinya. Hal ini dikarenakan berbagai entitas di daerah baik itu pemerintah daerah, perangkat daerah, perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), lembaga jasa keuangan daerah maupun pihak ke-3 seperti vendor, supplier dan konsultan yang saling berjalin berkelindan dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan daerah supaya lebih efektif dan efisien serta mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah.

Skema EKD telah mendapat restu dan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mana disisipkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 0129 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah. 

Dengan adanya konsep ini, maka Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah, dapat berperan aktif untuk menggeliatkan perekonomian melalui penyaluran dana kepada para pelaku ekonomi, sehingga upaya pemulihan ekonomi bisa lebih efektif dan diakselerasi dengan cepat. (RO/E-1)