KLHK Sejahterakan Masyarakat Lewat Hutan Produksi Lestari

PANDEMI covid-19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan masayrakat saja, tapi juga pada sektor lainnya termasuk ekonomi. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka memulihkan perekonomian nasional yang turut terdampak padnemi covid-19.

Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga turut andil. Melalui Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, KLHK berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas produksi kelompok tani hutan binaan KLHK.

"Selama 5-6 tahun ini pemeruntah berupaya memberikan akses kesejahteraan pada masyarakat. KLHK mengiktui arahan presiden dan melakukan bersama-sama pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan hutan sosial, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hasil hutan bukan kayu, usaha peningkatan ekonomi produktif, bantuan sarana dan prasarana, dan sebagainya. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan akses kesejateraan pada bangsa kita," kata Menteri KLHK Siti Nurbaya dalam acara Bimbungan Teknsi dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (25/2).

Siti mengakui, hal tersebut bukanlah persoalan yang mudah. Untuk itu, ia meminta kerja sama semua pihak baik unsur pemerintah, stakeholder terkait, serta masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan produktivitas serta daya beli masyarakat pada produk hasil hutan.

Baca juga : Pembangunan Infrastruktur Lumbung Ikan Nasional Maluku Dipercepat

"Tentu bukan persoalan mudah. Itu sebabnya menjadi sangat penting kita mengembangkan artikulasi dan langkah konkret di lapangan untuk membangun kesejahteraan bagi kita sendiri dan bagi masyarakat," ucap Siti.

Pada kesempatan tersebut, Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Bambang Hendroyono mengungkapkan, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam kawasan hutan, KLHK telah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp2 miliar pada 2021 untuk memperkuat pengelolaan hutan produksi lestari. Selain refocusing, Dirjen Pengelolaan Hutan Porduksi Lestari juga berupaya meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan daya beli masayrakat dengan realokasi dana sebesar Rp15 miliar.

"Realokasi tersebut berupa bantuan alat usaha ekonomi porduktif masyarakat sebesar Rp15 miliar yang diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki akses legal di 16 wilayah kerja UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang berada di dalam areal KPH," ucapnya.

Selain itu, KLHK juga melakukan bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka meningkatkan produktivitas. Terdapat 7 kegiatan bimbingan teknsi pelatihan yang diselenggarakan pada 68 lokasi dengan peserta 1.830 orang.

"Ini digaungkan di seluruh Indonesia. Kita sepakat komitmen di pandemi covid-19 maju bersama dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat atau kelompok tani hutan dalam usaha budidaya hasil hutan bukan kayu sampai dengan pemasaran, serta meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi nasional," pungkasnya. (OL-2)