Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KETUA Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia Sri Mulyani mengungkapkan lembaga tersebut menjadi salah satu instrumen pelengkap dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
"LPI ini komplenter yang melengkapi berbagai kebijakan yang sudah ada," ujar Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/2).
Ia menyebutkan pengendalian covid-19 merupakan syarat mutlak yang harus dicapai untuk bisa membawa kembali perekonomian Indonesia ke level positif.
Strateginya, jelas dia, pemerintah telah mengucurkan dana besar melalui APBN untuk menangani pandemi baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan.
"Salah satu salurannya adalah kepada LPI. Sebagai modal awal, pemerintah memberi penyertaan modal tahun ini Rp15 triliun dan tahun lalu Rp15 triliun. Ditambah aset dari saham-saham milik negara yang mencapai Rp45 triliun," tuturnya.
Melalui dana total Rp75 triliun itu, jajaran direksi LPI diharapkan bisa melakukan terobosan, inovasi kreatif yang mampu menarik banyak investor menanamkan modal di Tanah Air.
Dengan begitu, perekonomian akan semakin kencang bergerak dan perputaran uang juga akan semakin cepat.
Jika semua itu bisa terlaksana dengan baik, perempuan yang juga menjabat menteri keuangan itu optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada 2021 bisa berada pada kisaran 4,3%-5,3%.
"Kisaran ini menggambarkan kita masih optimistis di sekitar 5%. Itu didasarkan pada kuartal pertama tahun ini. Kalau kita lihat, banyak indikator pemulihan yang akselerasinya terlihat nyata. Inilah yang kita upayakan di Februari dan Maret," pungkasnya. (OL-8)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved