Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KETUA Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia Sri Mulyani mengungkapkan lembaga tersebut menjadi salah satu instrumen pelengkap dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
"LPI ini komplenter yang melengkapi berbagai kebijakan yang sudah ada," ujar Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/2).
Ia menyebutkan pengendalian covid-19 merupakan syarat mutlak yang harus dicapai untuk bisa membawa kembali perekonomian Indonesia ke level positif.
Strateginya, jelas dia, pemerintah telah mengucurkan dana besar melalui APBN untuk menangani pandemi baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan.
"Salah satu salurannya adalah kepada LPI. Sebagai modal awal, pemerintah memberi penyertaan modal tahun ini Rp15 triliun dan tahun lalu Rp15 triliun. Ditambah aset dari saham-saham milik negara yang mencapai Rp45 triliun," tuturnya.
Melalui dana total Rp75 triliun itu, jajaran direksi LPI diharapkan bisa melakukan terobosan, inovasi kreatif yang mampu menarik banyak investor menanamkan modal di Tanah Air.
Dengan begitu, perekonomian akan semakin kencang bergerak dan perputaran uang juga akan semakin cepat.
Jika semua itu bisa terlaksana dengan baik, perempuan yang juga menjabat menteri keuangan itu optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada 2021 bisa berada pada kisaran 4,3%-5,3%.
"Kisaran ini menggambarkan kita masih optimistis di sekitar 5%. Itu didasarkan pada kuartal pertama tahun ini. Kalau kita lihat, banyak indikator pemulihan yang akselerasinya terlihat nyata. Inilah yang kita upayakan di Februari dan Maret," pungkasnya. (OL-8)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved