Pengamat Sebut ada Potensi Kelangkaan Subsidi Pupuk

PAKAR Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengungkapkan, potensi kelangkaan pupuk subsidi bakal terjadi kedepannya.

Menurutnya, hal ini didasari atas perhitungan soal anggaran subsidi pupuk pemerintah sebesar Rp 25,3 triliun untuk 8,2 juta ton. Namun, alokasi pupuk bersubsidi ditambah menjadi 8,9 juta ton.

"Potensi kelangkaan bakal terjadi. Kemudian juga alasannya karena perbedaan dari harga baru pupuk subsidi dengan non subsidi," ucap Bustanul dalam webinar 'Dialektika Media Indonesia : Evaluasi Subsidi Pupuk, Tunai Jadi Solusi?' secara virtual, Rabu (10/2).

Dalam paparanya terlihat perbedaan harga yang dipatok pemerintah, misalnya pupuk jenis urea yang disubsidi sebesar Rp2.250, sedangkan pupuk yang non subsidi mencapai Rp5.500 hingga Rp6.000. Lalu, harga pupuk NPK yang disubsidi senilai Rp2.300 dan yang non subsidi sebesar Rp7.500 hingga Rp8.000.

Adanya perbedaan itu dianggap menyulitkan petani yang dikatakan Bustanul, permintaan pupuk non subsidi terus meningkat, seiring dengan peningkatan luas areal perkebunan khususnya kelapa sawit yang juga terus bertambah.

Baca juga : SIG Berpartisipasi Aktif  Dukung Program Plasma BUMN 

Masalah lainnya yang disoroti Bustanul ialah, sebanyak 42% petani Indonesia tidak menjadi anggota kelompok tani, sehingga dianggap sulit untuk verifikasi kebutuhan dan alokasi subsidi pupuk.

Sementara itu, Wakil Sekjen Kontak Tani Nelayan Indonesia (KTNA) Zulharman juga mengungkapkan, ada permasalahan pada kartu tani dan penggunaan data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). 

Dia mengatakan, 60% petani di Indonesia hidup digaris kemiskinan dan memiliki pendidikan rata-rata di bawah Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Mereka megang handphone saja enggak. Bagaimana mau mendaftarkan e-RDKK itu. Ini yang belum dijangkau. Lalu masalah portal di Kartu Tani juga seharusnya dibuka setiap saja agar memudahkan petani dalam mendaftar," pungkasnya. (OL-7)