Kamis 04 Februari 2021, 19:59 WIB

Money Mule, Tren Fraud dalam Sistem Pembayaran Digital RI

Despian Nurhidayat | Ekonomi
Money Mule, Tren Fraud dalam Sistem Pembayaran Digital RI

Antara/Novrian Arbi
Ilustrasi konsumen melakukan pembayaran dengan aplikasi uang elektronik.

 

TERDAPAT tiga tren tindakan fraud yang terjadi dalam sistem pembayaran digital di Indonesia sepanjang 2020. Persoalan itu kemungkinan besar terulang kembali pada tahun ini.

Demikian pandangan perusahaan teknologi global GBG APAC. Adapun tiga tren yang dimaksud ialah money mule, synthetic ID dan stolen ID. 

"Sebanyak 68% fraud terjadi pada kejadian money mule," ungkap Managing Director GBG APAC Dev Dhiman dalam diskusi virtual, Kamis (4/2).

Adapun money mule merupakan kejahatan dengan mentransfer sejumlah uang dalam jumlah kecil ke sejumlah penerima, yang akan mendapatkan komisi jika mentransfer kembali ke penerima lain.

Baca juga: Potensi Ekonomi Digital RI Besar, Menkeu: Harus Dimanfaatkan

Sementara itu, synthetic ID ialah pembuatan identitas palsu untuk akun pada sistem pembayaran digital. Identitas tersebut tidak benar-benar ada, atau hanya buatan dengan cara menggabungkan kredensial palsu.

Untuk stolen ID, jelas Dhiman, merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia. Fraudster atau pelaku kejahat siber mencuri akun seseorang dengan cara mengetahui password atau pin pengguna.

"Untuk menghindari ini semua, masyarakat harus aware dan memitigasi risiko fraud terhadap akun yang mereka miliki," pungkas Dev.

Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital Imansyah menyebut saat ini terdapat 15 juta kasus penyalahgunaan data dari pihak yang tidak bertanggung jawab di servis finansial dan non-finansial.

Baca juga: Pasar Pesimistis dengan Penanganan Covid-19, Rupiah Melemah

"Harus ada edukasi dan sosialisasi, agar literasi masyarakat akan digital lebih baik. Bisa memitigasi risiko fraud ke depannya. Jadi fraud ini tidak cuma konvensional, tapi sudah menyebar ke digitalisasi," tutur Imansyah.

OJK juga telah menemukan beberapa solusi untuk memitigasi fraud. Pertama, lewat regulatory technology (RegTech) dan supervisory technology (SupTech) yang diharapkan menjadi solusi pengawasan industri fintech.

Selain itu, OJK juga melakukan pengawasan pada transaksi AML (Anti Money Laundering). Hal ini dengan penggunaan sistem teknologi untuk menganalisis, memprediksi dan mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Serta, mengurangi risiko kesalahan hingga lebih dari 50%.

Terakhir, OJK menggencarkan trading & market surveillans, dengan menggunakan sistem teknologi dan data analisis. Tujuannya untuk mendeteksi aktivitas fraud atau pola trading manipulatif dan insider trading.(OL-11)

Baca Juga

Ilustrasi

Sandiaga-Bahlil Bentuk Tim Pencari Investor

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 17 Mei 2021, 23:23 WIB
Jalinan kerja sama tersebut diharapkan Sandiaga dapat secara langsung meningkat kontribusi sektor parekraf, yakni sebesar 5-7,5% dari total...
Ist/BP Batam

Perintah Presiden, Pelabuhan Batu Ampar Mulai Bersih dari Gudang

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 17 Mei 2021, 21:26 WIB
Pemerintah Pusat meminta BP Batam agar mengubah Pelabuhan Batu Ampar menjadi Pelabuhan yang modren dan lebih...
Antara/Mohamad Hamzah

Realisasi dan Serapan Program PEN 2021 Dinilai Lebih Baik

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Senin 17 Mei 2021, 20:53 WIB
“Realisasi Program PEN saya kira relatif lebih baik dari tahun lalu. Walaupun perbaikan itu utamanya lebih didukung di sektor-sektor...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Optimalkan Potensi Zakat, Ekonomi Bergerak

Berdasarkan data outlook zakat Indonesia pada 2021 yang dipublikasikan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat Indonesia mencapai Rp327,6 triliun.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya