MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut potensi yang dimiliki ekonomi digital Indonesia sangat besar. Terlihat dari perkembangan beberapa sektor ekonomi digital, yang berdampak pada ekonomi nasional.
“Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besar di bidang digital economy,” ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam Indonesia Fintech Summit 2020 yang berlangsung virtual, Rabu (11/11).
Adapun pernyataan Ani merujuk laporan Google bahwa ekonomi digital Indonesia berpotensi tumbuh pesat pada 2025. Dari laporan tersebut, pertumbuhan di bidang internet diproyeksikan naik dari US$40 miliar menjadi US$133 miliar.
Baca juga: Shopeepay, OVO dan Gopay Mendominasi Pangsa Dompet Digital
Kemudian sektor e-commerce diprediksi meningkat empat kali lipat. Dari saat ini sebesar US$20 miliar menjadi US$82 miliar. Sektor online juga diproyeksikan naik dari US$10 miliar menjadi US$25 miliar.
Selain itu, media yang saat ini nilainya US$3,5 miliar, akan naik menjadi US$9 miliar. Demikian sektor ride hailing juga diprediksi naik dari US$5,7 miliar menjadi US$18 miliar.
Bendahara Negara menilai potensi itu dapat dimanfaatkan Indonesia. Tentunya jika sarana dan prasarana ekonomi digital tersedia dengan baik. Saat ini, Indonesia dalam tahap awal pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi digital.
Baca juga: Transaksi Digital Lebih dari 5 Menit, Awas Diretas
Melalui pembangunan itu diharapkan seluruh wilayah dapat menikmati dan berkontribusi pada ekonomi digital. Dalam riset World Economic Forum, lanjut Ani, potensi besar itu bisa dinikmati, jika Indonesia fokus pada empat isu utama. Rinciannya, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sumber daya manusia, kapasitas pemanfaatan TIK dan regulasi.
“Dalam APBN 2021, kita mengalokasikan Rp413 triliun untuk infrastruktur plus TIK Rp30 triliun. Itu untuk membangun based transmission station di lebih 5.000 desa, bagian dari 12.000 desa yang belum terkoneksi,” jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Pemerintah juga akan membagun pusat data nasional, yang bertujuan menyajikan data terbaru. Nantinya, fasilitas itu dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menggulirkan berbagai kebijakan, seperti bantuan sosial.(OL-11)
