Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DANA Moneter Internasional (IMF) mengatakan pada Rabu (3/2) akan meluncurkan metode baru untuk menilai keberlanjutan utang bagi negara-negara dengan akses ke pasar keuangan, agar lebih akurat memprediksi risiko krisis keuangan dan meningkatkan transparansi.
Pembaruan metodologi penilaian utang, yang pertama sejak 2013 setelah krisis utang negara Eropa, diharapkan dapat beroperasi pada kuartal keempat 2021 atau kuartal pertama 2022 sebut pejabat IMF.
"Menilai keberlanjutan utang suatu negara selalu menjadi lebih banyak seni daripada sains, dan sistem baru bertujuan untuk memasukkan lebih banyak sains ke dalam prosesnya, kata Jeromin Zettelmeyer, Wakil Direktur Departemen Strategi, Kebijakan, dan Tinjauan IMF, dalam pengarahan melalui web.
Dia mengatakan IMF telah merevisi pemodelan faktor terkait utang untuk memberikan kerangka kerja yang lebih akurat yang memungkinkan IMF untuk memperingatkan atau memprediksi krisis dan utang yang tidak berkelanjutan dan berkelanjutan.
Penilaian tersebut penting karena membantu menentukan seberapa banyak suatu negara dapat meminjam dan masih memenuhi persyaratan ketat IMF agar utangnya tidak jatuh ke dalam situasi yang tidak berkelanjutan. Misalnya, IMF enggan memberikan program bailout ke Libanon sampai utang negara yang ada ditempatkan pada jalur yang berkelanjutan, di antara faktor-faktor lain di sini.
"Metode penilaian saat ini memberikan banyak indikator area bahaya potensial bagi negara-negara tetapi meninggalkan banyak keleluasaan bagi staf IMF untuk menilai mereka," kata Zettelmeyer.
Alat dan model baru akan menggabungkan menjadi penilaian mekanis keberlanjutan yang secara statistik terdengar lebih transparan. Metodologi baru ini juga bertujuan untuk menilai dengan lebih baik kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bruto, melalui sumber daya likuid, potensi aliran pendapatan baru, dan kekuatan pasar pembiayaan domestiknya.
baca juga: IMF Perkuat Kerja Sama Tangkal Dampak Ekonomi Covid-19
Untuk negara-negara yang bergantung pada sumber daya alam, model ini bertujuan untuk menilai perubahan iklim dan perubahan permintaan bahan bakar fosil di masa depan dengan lebih baik. Hal ini juga bertujuan untuk lebih menangkap keberlangsungan utang BUMN, baik di sektor keuangan maupun nonkeuangan.
IMF mengatakan kerangka penilaian utang baru dikembangkan setelah konsultasi ekstensif dengan pemangku kepentingan eksternal, pelaku pasar, lembaga pemeringkat, akademisi, Uni Eropa dan Bank Sentral Eropa. (Ant/OL-3)
AKHIR Juli lalu Dana Moneter Internasional (IMF) merilis berita kurang sedap.
Dalam data IMF 15 Januari 2023, Luksemburg merupakan negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapita.
Global Market menilai kinerja Sri Mulyani yang efisien dan kredibel dalam mengelola keuangan negara sejak kembali menjabat 2016.
Proyeksi 3,3% untuk 2019 adalah 0,3 poin persentase di bawah angka 2018 dan diharapkan tumbuh kembali menjadi 3,6% pada 2020.
Pernyataan Mnuchin mengemuka dalam sesi pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington, AS.
IMF memperingatkan bahwa peningkatan perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok akan 'membahayakan' pertumbuhan global di 2019,
ANGGOTA Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, menyebut PSSI sedang ditagih utang hampir Rp100 miliar dari sejumlah pihak. Utang itu berasal dari kepengurusan PSSI sebelumnya.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
"Untuk itu saya harapkan ini menjadi bahan pertimbangan dari hakim pengawas untuk berkenan memberikan dispensasi tersebut," imbuh Adhitya.
Ratusan kartu tersebut merupakan jaminan dari para pembeli yang merupakan orang tua murid.
PERAIH medali emas penentu kontingen Indonesia untuk gelar juara umum SEA Games 1991 Maria Lawalata ditahan di Polres Jakarta Utara karena terlilit hutang.
Dana tersebut merupakan pinjaman dari kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tentang pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved