IMF Merespons Positif Kebijakan RI Atasi Pandemi

DANA Moneter Internasional (IMF) menilai Indonesia telah mengatasi tekanan ekonomi dan sosial yang timbul akibat pandemi covid-19 dengan paket kebijakan komprehensif dan terkoordinasi.

Selain itu, IMF menyatakan intervensi kebijakan tepat waktu dapat menjaga stabilitas makro yang berasal dari tekanan global.

Hal tersebut dikemukakan Chief IMF untuk Indonesia Thomas Helbing dalam sebuah riset yang dikutip kemarin.

Dalam menanggapi hal itu, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengemukakan proyeksi ekonomi Indonesia telah berada di zona positif karena mulai mengalami rebound di semester kedua 2020.

“Dengan demikian, diperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 4,8% pada 2021 dan 6% pada 2022. Asumsi pertum buhan ditopang oleh dukungan kebijakan yang kuat, termasuk rencana distribusi vaksin serta membaiknya kon disi ekonomi dan kekuatan keuangan global,” kata Nico Demus, kemarin.

Bauran kebijakan ekonomi makro akomodatif diharapkan tetap berjalan pada 2021.

Di sisi perbankan, IMF menilai sistem perbankan tetap stabil berkat intervensi kebijakan berani dan tepat waktu.

Namun, Helbling mengingatkan pencadangan kerugian pinjaman yang memadai penting bagi bank untuk menyerap risiko kualitas aset yang meningkat.

Di kesempatan berbeda, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan APBN 2020 bekerja sangat keras untuk menahan pemburukan dampak covid-19.

Penerimaan negara turun, yang dibarengi dengan pening kat an belanja, menyebabkan defisit sebesar 6,09% terhadap PDB. “Meskipun relatif kecil jika dibandingkan dengan negaranegara lain, APBN Indonesia telah bekerja optimal sebagai instrumen kebijakan countercyclical di masa pandemi,” ujar Febrio melalui siaran pers, kemarin.

Defisit terjadi karena penerimaan negara mengalami tekanan cukup dalam hingga 16,7% jika dibandingkan dengan realisasi di 2019.

Tercatat, hingga akhir 2020 negara memperoleh pendapatan Rp1.633,6 triliun atau 96,1% dari target Perpres No 72 Tahun 2020.

“Realisasi ini menggembira kan di tengah aktivitas eko nomi yang terganggu luar biasa. Tingginya realisasi belanja bantuan sosial di 2020 bukti bahwa APBN ditujukan untuk melindungi konsumsi warga miskin dan rentan di masa pandemi,” tandas Febrio. (Try/Mir/X-3)