Bantuan Pembiayaan Ditingkatkan

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus meningkatkan alokasi pembangunan dan bantuan pembiayaan perumahan pada tahun ini. Itu dilakukan agar bisa jadi multiplier effect bagi sektor lainnya dalam proses percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyampaikan, untuk mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi sejak 29 April 2015, tahun ini pihaknya mengalokasikan anggaran Rp8,1 triliun. Anggaran itu meningkat ketimbang 2020 yang hanya berjumlah Rp7,9 triliun.

“Alokasi Ditjen Perumahan 2021 tersebut untuk pembangunan rumah susun sebanyak 8.283 unit, rumah swadaya atau dikenal dengan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang dikerjakan dengan skema padat karya untuk 114.900 unit, rumah khusus sebanyak 2.423 unit, dan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) untuk perumahan umum sebanyak 40 ribu unit, dan sisanya Rp410 miliar untuk dukungan manajemen, pengaturan, dan pengawasan,” jelas Basuki dalam focus group discussion (FGD) bertema Mendorong pemulihan ekonomi nasional yang digelar secara virtual, pekan lalu.

Selain itu, kata Basuki, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terdapat program peningkatan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat yang salah satunya ialah pengembangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sampai 2024, ditargetkan sebanyak 70% masyarakat memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau.

Guna menindaklanjuti hal itu, dalam kurun waktu 2020-2024 PU-Pera menargetkan tersedianya 5 juta rumah yang terdiri dari subsidi perumahan, yakni FLPP/SSB/SBUM sebanyak 900 ribu unit, BP2BT (100 ribu unit), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 500 ribu unit mulai 2021, melalui SMF 50 ribu unit, serta kolaborasi pemerintah dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sebesar 3,45 juta unit.

Ia optimistis alokasi pembangunan dan bantuan pembiayaan perumahan dapat mendukung mitigasi dampak ekonomi dari pandemi covid-19. “Efek pembangunan perumahan selama ini bisa menggerakkan ratusan industri lainnya dalam hal membuka lapangan kerja. Dalam membangun satu rumah saja, bisa menggerakkan 10 pekerja. Dengan luasan 1 ha, bisa membuka lapangan kerja minimal 600 orang. Jadi, betapa pentingnya menggerakkan sektor properti ini,” tutup Basuki.

Semua segmen

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengusulkan beberapa aspek demi kebangkitan sektor properti. Di antaranya ialah REI meminta tambahan kuota rumah subsidi melalui skema subsidi selisih bunga (SSB) sebanyak 130 ribu unit.

REI juga meminta agar pemerintah membuka akses kredit perumahan kepada semua segmen. Pasalnya, pada masa pandemi perbankan selektif membatasi konsumen kalangan MBR hanya untuk ASN/TNI/Polri/karyawan BUMN dan karyawan swasta yang berpenghasilan tetap. “Kami juga meminta agar ada penundaan angsuran MBR selama masa pandemi, yakni enam bulan,” kata Totok.

Selanjutnya, REI mendorong program Tapera untuk pembangunan rumah ASN, bekerja sama dengan tiap pemerintah daerah. (S-3)