Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengaku bakal memperkuat pengawasan di wilayah rawan illegal fishing. Ekosistem yang terintegrasi, sebutnya, menjadi salah satu strategi yang akan didorong agar pelaksanaan pengawasan berjalan efektif.
“Saya akan dukung penguatan kelembagaan pengawasan di lokasi-lokasi rawan seperti Laut Natuna Utara maupun lokasi lainnya. Kita jangan sampai kalah dengan pihak-pihak tak bertanggung jawab yang ingin merampok kekayaan laut nusantara," kata Trenggono dalam keterangannya, Selasa (29/12).
Ekosistem pengawasan, ungkap Trenggono, harus terintegrasi mulai dari kapal pengawas, kelembagaan pengawasan, sumber daya manusia, teknologi serta sarana pendukung lainnya.
Baca juga: Menteri KKP Trenggono : Saya Harus Banyak Belajar Tentang laut
Menteri KKP juga menyinggung selain kapal ikan asing ilegal, pemantauan dan pengawasan terhadap kapal Indonesia juga harus dilaksanakan.
“Saya sangat concern dengan isu keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Sumber daya kelautan dan perikanan harus benar-benar dimanfaatkan secara berkelanjutan," ujar Trenggono.
Pengganti Edhy Prabowo itu juga menyampaikan kepada jajarannya untuk meningkatkan pengawasan di wilayah-wilayah yang rawan illegal fishing. Selain untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, pengawasan di wilayah rawan khususnya di pulau-pulau terluar juga memiliki makna penting dari sisi kedaulatan (sovereignty).
Dijelaskan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu fokus utama Trenggono untuk memastikan sumber daya Kelautan dan Perikanan yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan untuk masyarakat pesisir dan nelayan.(OL-5)
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Majalah Forbes baru saja merilis daftar resmi orang-orang terkaya di dunia untuk tahun 2025.
Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memulai pembentukan dana kekayaan negara yang bertujuan menciptakan kekayaan besar bagi generasi mendatang.
Keluarga Kerajaan Inggris memiliki kekayaan sekitar Rp1.307 triliun ternyata masih jauh dibandingkan Keluarga Kerajaan Arab Saudi yang memiliki kekayaan fantastis.
Per 2 Oktober 2024, Indonesia kembali mencatatkan sejumlah individu yang memiliki kekayaan luar biasa. Forbes merilis daftar orang terkaya di tanah air, berikut daftarnya
Dharma Pongrekun tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp10.905.745.00, berdasarkan data di laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.
PRESEIDEN terpilih, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya optimis Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di masa jabatannya yang akan datang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved