Ini PR Sandiaga dan Lutfi untuk Dongkrak Perekonomian

EKONOM Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai keberadaan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno diharapan dapat mendobrak perekonomian di tengah situasi pandemi covid-19.

Namun, kedua menteri tersebut memiliki pekerjaan rumah atau PR yang harus dibereskan dalam jangka waktu dekat untuk membantu pemulihan ekonomi nasional.

Fajar menilai, untuk Menteri Perdagangan sendiri ada dua hal utama yang harus segera dieksekusi permasalahannya. Yang pertama adalah dari sisi eksternal atau perdagangan luar negeri.

Menurutnya, segala bentuk kerja sama perdagangan dalam bentuk apapun, khususnya Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA, harus benar-benar dimanfaatkan dan dievaluasi secara berkala.

"Terkait beberapa perjanjian yang masih dalam tahap negoisasi, juru runding harus benar-benar disiapkan dan membuka diri terhadap masukan dari segala pihak, khususnya sektor swasta," jelas Fajar kepada Media Indonesia, Sabtu (26/12).

PR kedua, lanjut Fajar, ialah dari sisi internal. Di tengah pandemi di mana mayoritas negara di dunia cenderung in-ward looking, Lutfi diminta mengoptimalkan potensi perdagangan di dalam negeri.

"Baik itu yang bersifat konvensional maupun digital. Ini yang penting," kata Fajar.

Kemudian, untuk PR terbesar yang harus dibereskan Sandiaga menurut Fajar yakni, bagaimana menggairahkan kembali sektor pariwisata dan sektor turunannya, termasuk hotel dan restoran yang lesu di tengah pandemi.

Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Oktober 2020 turun sebesar 88,25% dibandingkan dengan jumlah kunjungan Oktober 2019. Total kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 158 ribu.

"Keterpurukan sektor pariwisata sangat kelihatan, apalagi disertai dengan ketidakjelasan aturan perjalanan yang justru berpotensi meningkatkan penyebaran virus korona," ungkap Fajar.

Dia menilai, koordinasi yang apik antar lintas Kementerian, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan juga harus ada. Ketentuan protokol kesehatan, kata Fajar, seharusnya tidak menjadi penghambat sektor pariwisata untuk bergairah lagi

"Kesan yang saya lihat saat ini, aturan memang telah dibuat, akan tetapi implementasi tidak dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai ada kesan seperti, yang terpenting pemerintah sudah buat aturan, kalau tidak bisa diikuti masyarakat atau dilanggar, berarti itu salah masyarakat," pungkasnya. (OL-8)