Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, akan mendisukusikan ihwal suku bunga pinjaman perbankan yang urung turun ke dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
"Saya akan coba diskusikan hal ini dengan OJK, BI maupun anggota KSSK lain untuk melihat dan menilai atau mencari cara agar kebijakan pemerintah terefleksi dalam perekonomian ke bentuk suku bunga yang turun," ujarnya dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertema Indonesia Economy Outlook: Meramu Jalan Kebangkitan Perekonomian Bangsa 2021 secara daring, Rabu (23/12).
"Saya akan bawa ini ke KSSK dan mencari jalan agar bunga di pasar turun secara real. Tapi mungkin saya minta ke MPR untuk ikut menekan pemerintah untuk memikirkan bank bank BUMN agar mau sedikit berkorban karena BUMN hampir 35% menguasai pasar. Jadi kalau dia (Himbara) turun, hampir pasti yang lain juga ikut turun," lanjut Purbaya.
Dia mengatakan, pemerintah dan otoritas terkait sedianya telah berupaya untuk menarik perbankan menurunkan suku bunga pinjamannya. Itu karena perlunya kebijakan yang dapat menahan pelemahan dari dampak pandemi pada perekonomian.
Purbaya mengatakan, ada dua kemungkinan perbankan tidak mau menurunkan suku bunga pinjaman. Pertama, biaya yang dikeluarkan oleh perbankan itu masih cukup besar sehingga menurunkan bunga akan berdampak negatif pada kondisi keuangan perusahaan.
Baca juga : Pertama di Indonesia, OJK dan BI Setujui Kolaborasi BRI dan Alipay
Kedua ialah berkaitan dengan orientasi bisnis yang masih mengutamakan profit. "Kalau memang mereka cost turun tapi tidak mau menurunkan bunga pinjaman, berarti memang bukan sisi cost menyebabkan bunga tidak turun. Mereka memang mempunyai kekuatan monopoli atau oligopoli. Ini akan menjadi hal serius, karena kalau dibiarkan kebijakan moneter kita tidak akan optimal," terang Purbaya.
Pernyataan Purbaya itu menanggapi apa yang disampaikan Menteri Perdagangan Periode 2016-2019 Enggartriasto Lukita dalam diskusi yang sama. Enggar mengaku bingung mengapa perbankan enggan menurunkan suku bunga pinjamannya meski Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan.
Padahal, lanjut Enggar, dalam situasi krisis ini masyarakat membutuhkan dana untuk dapat bertahan. Namun karena bunga yang masih dalam level normal, masyarakat enggan meminjam dan itu berdampak pada lambatnya pertumbuhan konsumsi.
"Untuk stimulus moneter, kebijakan sudah dikeluarkan untuk mengurangi suku bunga. Tapi dari perbankan sendiri belum turun, tolong mintakan berapa rate sebenarnya, mulai dari bank BUMN. Saya meminta teman-teman di DPR agar mereka (bank) tidak berorientasi pada profit di situasi pada saat ini," tuturnya. (OL-7)
Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist, Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari menyebut masih ada kemungkinan Bank Indonesia terus memangkas suku bunga.
Update pasar saham properti 9 Januari 2026. Saham DILD dan ASRI catatkan kenaikan signifikan di tengah sentimen IKN dan suku bunga, sementara APLN bergerak moderat.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
Ekonom Hossiana Evalisa Situmorang menyebut keputusan Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 4,75 persen agar transmisi suku bunga lebih cepat
DEWAN Gubernur Bank Indonesia menyebut masih ada ruang penurunan suku bunga ke depan.
RAPAT Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Oktober 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75%.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved