Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SATUAN Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) menyatakan realisasi anggaran pemulihan di sektor sosial dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hampir 100%.
Hingga 14 Desember 2020, realisasi anggaran PEN mencapai Rp481,61 triliun atau 69,3% dari pagu anggaran Rp695,2 Triliun. Pada kuartal IV 2020, realisasi PEN sudah mencapai sebesar Rp163,13 triliun.
“Sektor sosial dan sektor UMKM pencapaiannya hampir selesai. Kemudian yang jadi prioritas berikutnya di akhir tahun adalah sektor pembiayaan korporasi," ujar Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan resmi, Kamis (17/12).
Baca juga: Menkeu: Belanja Daerah untuk Program PEN Sangat Lamban
Satgas PEN mencatat sektor perlindungan sosial sudah terealisasi Rp217,16 triliun per 14 Desember 2020. Itu sekitar 94,15% dari pagu anggaran Rp230,66 triliun. Adapun sektor UMKM sudah terealisasi Rp106,25 triliun, atau 91,73% dari pagu anggaran Rp115,82 triliun.
Untuk program PEN pada sektor kementerian atau lembaga (K/L) sudah terealisasi Rp55,68 triliun. Capaian itu sekitar 78,75% dari pagu anggaran sebesar Rp70,70 triliun.
Sementara itu, sektor lain dengan realisasi anggaran PEN di bawah 50% ialah sektor pembiayaan korporasi baru yang baru terserap Rp8,15 triliun. Itu sekitar 13,31% dari pagu anggaran Rp 61,22 triliun.
Baca juga: Bank Dunia: Ekonomi RI Pascapandemi tidak akan Seperti Dulu
Untuk sektor kesehatan, Satgas PEN menyebut baru terealisasi Rp46,68 triliun, atau 48,54% dari pagu anggaran Rp96,17 triliun. Terakhir, sektor insentif usaha sudah terealisasi Rp47,69 triliun, atau 39,54% dari pagu anggaran Rp120,61 triliun.
"Kita cukup yakin bahwa akan ada dana besar yang terealisasi. Seperti Sovereign Wealth Fund (SWF) sekitar Rp15 triliun. Juga dana pinjaman korporasi dan penyertaan modal negara (PMN), yang akan cair akhir tahun ini," pungkas Budi.(OL-11)
Salah satu cara menjaga daya beli masyarakat (khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan yang terdampak negatif oleh pandemi) ialah BLT.
Kebijakan fiskal dan APBN digunakan secara optimal untuk mendorong momentum pemulihan berkelanjutan.
Percepatan vaksinasi diharapkan menciptakan kekebalan komunal yang mendukung mobilitas masyarakat dengan protokol kesehatan sehingga perekonomian bisa kembali bergerak.
OJK Jaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional
Kita berharap setelah kini Kota Depok masuk zona oranye, kerja keras semua pihak dapat turun menjadi kuning dan lalu hijau
Guna mempercepat pemulihan ekonomi, Pemprov DKI juga mendorong percepatan penerbitan izin bagi UMKM dengan layanan antar jemput izin bermotor
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved