Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH tetap menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) terhadap penerima yang sudah meninggal. Adapun BSU akan diberikan kepada ahli waris.
"Ahli warisnya yang menerima. Selama rekening masih aktif, bisa dilakukan pemindahbukuan kepada ahli waris. Justru itu bisa menjadi insentif bagi ahli waris," jelas Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Reza Hafiz dalam diskusi virtual, Kamis (10/12).
BSU dapat diterima ahli waris, jika penerima sebelumnya dinyatakan meninggal dunia. Dalam hal ini, rekening penerima BSU sudah terdaftar di BPJAMSOSTEK.
"Jika penerima subsidi wafat dan belum berkeluarga, dilakukan pemindahbukuan ke orang tua atau saudaranya. Jadi masih tetap dilakukan transfer, karena rekeningnya sudah terdaftar," imbuh Reza.
Baca juga: Data tidak Valid, 140 Ribu Orang Gagal Terima BSU
Diketahui, total penerima manfaat BSU mencapai 12,40 juta pekerja. Adapun syarat pekerja penerima bantuan ialah memilki upah atau gaji di bawah Rp5 juta per bulan.
"Realisasi dari termin I periode September-Oktober mencapai 98,8%, atau sekitar 12,2 juta orang yang menerima BSU. Sisanya masih dalam proses," ungkapnya.
Sementara termin II sudah mencapai 90%, atau 11 juta orang yang menerima BSU. "Jadi yang termin I dapat BSU, seharusnya termin II dapat lagi. Karena tidak ada pembaruan data," tutup Reza.(OL-11)
Penyidik menduga tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap TKA itu memiliki pengaruh besar, sampai bisa menerima uang meski sudah pensiun.
Dewas merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Fani Febriany
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan jabatan Fani sebagai direktur di sebuah perseroan saat masih berstatus sebagai pegawai KPK.
WAKIL Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengimbau manajemen pabrik produsen ban Michelin atau PT Multistrada Arah Sarana (MAS) menempuh dialog bipartit.
KPK sejatinya menyebut hasil pemerasan yang dilakukan para tersangka sebanyak Rp53 miliar. Sebagian uang sudah berubah menjadi aset berupa lahan.
Kepolisian Republik Indonesia mendapatkan skor 57,8 dan Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan skor 54.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved