Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta agar ekspor produk Indonesia terus ditingkatkan meski dalam situasi pandemi. Peningkatan ekspor diyakini bisa memperbaiki kondisi ekonomi di masa pandemi ini. Presiden pun meminta agar hambatan regulasi ekspor dibenahi.
Hal itu disampaikan Presiden dalam seremoni pelepasan ekspor produk dalam negeri secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (4/12).
"Diperlukan reformasi besar-besaran pada ekosistem berusaha bagi eksportir kita. Satu per satu persoalan yang menghambat kinerja ekspor kita cermati, kita carikan solusinya. Regulasi yang rumit, saya sudah sampaikan bolak-balik segera kita sederhanakan. Prosedur birokrasi yang menghambat juga saya sampaikan berkali-kali segera dipangkas," ucap Jokowi.
Presiden mengatakan Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam menangkap peluang ekspor. Ia mencontohkan ekspor kopi yang pada 2019 Indonesia merupakan produsen terbesar nomor empat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia.
Baca juga : Presiden Lepas Ekspor Senilai Rp23 Triliun
Namun, Indonesia kini tercatat hanya sebagai terbesar kedelapan. Kinerja ekspor kopi Indonesia bahkan masih tertinggal dibandingkan dengan Vietnam yang pada 2019 mencapai US2,22 miliar sedangkan Indonesia US$883,12 juta.
Begitu pula dengan komoditi ekspor yang lain, seperti garmen. Indonesia kini hanya menjadi eksportir garmen terbesar ke-22 di dunia. Presiden juga mengeluhkan kinerja ekspor produk-produk home decoration dan furniture yang masih tertinggal.
Begitu juga dengan ekspor produk perikanan. Jokowi mengatakan Indonesia sebagai produsen produk perikanan terbesar kedua di dunia namun kinerja ekspornya masih di peringkat ke-13 dunia.
"Saya melihat ketertinggalan tidak harus membuat kita pesimis. Tidak ada jalan bagi kita selain melakukan langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah pembenahan," ujarnya. (OL-2)
Partisipasi Sarinah di Indonesia Pavilion yang berlangsung pada 19–23 Januari 2026 di Davos, Swiss, menandai dimulainya fase penguatan ekspor perusahaan mulai tahun ini.
Kementrans merencanakan untuk membuat program hilirisasi melalui industri yang melibatkan masyarakat transmigrasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar US$38,54 miliar atau setara Rp645,7 triliun di sepanjang Januari-November 2025.
Industri penunjang minyak dan gas (migas) dalam negeri semakin menunjukkan peran strategisnya.
Holding UMKM Expo 2025 bertema "Ekosistem Bisnis UMKM Kuat, Siap Menjadi Jagoan Ekspor” menjadi wadah yang sangat baik untuk perkembangan UMKM.
Nilai ekspor non-migas Jawa Barat pada periode Januari hingga Oktober 2025 telah menyentuh angka USD 32,01 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved