Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan sebanyak 214.097 Wajib Pajak (WP) di luar WP UMKM telah disetujui permohonannya dalam mengajukan insentif pajak kepada pemerintah hingga 25 November 2020.
“Insentif usaha berdampak positif terhadap keberlangsungan WP yang mayoritas di sektor perdagangan,” ungkapnya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (1/12).
Sri Mulyani merinci total 214.097 permohonan yang disetujui tersebut terdiri dari PPh Pasal 21 DTP sebanyak 130.958, pembebasan PPh Pasal 22 Impor 14.580, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 66.324, dan restitusi dipercepat 2.235.
Sementara itu, ia menyebutkan jika dilihat secara sektoral maka persetujuan didominasi oleh empat sektor utama yaitu perdagangan sebanyak 100.470 atau 46,93% dan industri pengolahan 41.137 atau 19,22%.
Baca juga : Menkeu: Belanja Daerah untuk Program PEN Sangat Lamban
Kemudian bidang kontruksi dan real estate 14.855 atau 6,94% serta jasa perusahaan 13.625 atau 6,36%.
Sri Mulyani menambahkan, berdasarkan analisis awal terhadap data pembayaran WP dapat disimpulkan bahwa insentif fiskal memberikan pengaruh kepada kelangsungan perusahaan.
“Terlihat dari kontraksi omset dan penurunan utilisasi tenaga kerja yang lebih baik pada WP yang memanfaatkan insentif,” pungkas Sri Mulyani. (OL-7)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved