Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
REALISASI program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 18 November 2020 sudah mencapai Rp408,61 triliun atau 58,7% dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun.
Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi merinci, realisasi tersebut terdiri dari enam klaster.
Pertama,program kesehatan yang sudah mencapai Rp37,31 triliun atau 38,4% dari pagu anggaran sebesar Rp97,26 triliun.
"Kita tahu bahwa kesehatan ini untuk mendukung peralatan penanganan covid-19, insentif tenaga medis termasuk untuk bantuan iuran dan pelaksanaan Satgas covid-19," ungkapnya dalam webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021, Senin (23/11).
Kedua ialah program perlindungan sosial yang dikatakan sudah mencapai realisasi cukup besar yakni Rp193,07 triliun atau 82,4% dari pagu anggaran Rp234,33 triliun.
Ubaidi menambahkan, program perlindungan sosial ini memang mengalami beberapa perluasan program termasuk subsidi internet untuk pelajar, subsidi gaji dan adanya perpanjangan waktu yang pada awalnya hanya sampai September menjadi Desember 2020.
"Perlindungan sosial yang mencapai 82% ini, mampu menjaga konsumsi masyarakat miskin dan rentan miskin. Dari beberapa data yang ada dan perhitungan kami menunjukkan bahwa diperkirakan 3,43 juta orang akan terselamatkan dari kemiskinan karena program perlindungan sosial PEN ini. Jadi kalau kita lihat, program pelindungan sosial mampu menghentikan laju kemiskinan di 2020," kata Ubaidi.
Program ketiga ialah untuk sektoral, Kementerian atau Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yang sudah mencapai Rp35,33 triliun atau 53,6% dari pagu anggaran Rp65,97 triliun.
Keempat ialah program insentif dunia usaha yang mencapai Rp44,29 triliun atau 36,7% dari pagu anggaran Rp120,6 triliun. Program kelima pembiayaan kprporasi yang baru mencapai Rp2 triliun atau 3,2% dari pagu anggaran Rp62,2 triliun.
"Terakhir ialah program UMKM yang juga cukup besar realisasinya, mencapai Rp96,61 triliun atau 84,1% dari pagu anggaran Rp114,81 triliun. Program ini juga mendorong lahirnya unit usaha baru. Jadi kalau kita lihat, untuk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap akan mendorong naiknya lapangan kerja untuk 1,13 juta orang," tuturnya.
"Untuk yang berusaha sendiri juga naik sekitar 40 ribu orang. Ini adalah program yang telah mendorong lahirnya unit usaha baru. Jadi indikasi usaha menengah besar menurun beralih ke UMKM," pungkas Ubaidi. (E-1)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKM dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
KPK mendalami pemberian uang dalam pengurusan pencairan dana PEN Kabupaten Muna di Kemdagri sebagai pelicin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved