Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
ADA enam arah kebijakan pembiayaan investasi untuk tahu depan dengan nilai Rp184,45 triliun. Hal itu dipaparkan oleh Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Isa Rachmatawarta dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (16/11).
"Investasi 2021 itu untuk mendorong penguatan kualitas SDM sehingga berdaya saing dan memenuhi keadilan antar generasi," kata Isa.
Ia mengatakan selain untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM), investasi tahun depan juga digunakan sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur yang tetap menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo. Isa menuturkan akselerasi pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung sarana dan prasarana transportasi pariwisata serta ketahanan energi.
"Ini juga mungkin ada infrastruktur untuk kemandirian alutsista dan tentu meningkatkan daya saing investasi dari keseluruhan," kata Isa.
Ia menjelaskan hal yang termasuk dalam rencana untuk akselerasi tersebut adalah PMN untuk PT PLN Rp5 triliun, Hutama Karya Rp6,20 triliun, PT PAL Rp1,3 triliun, Pelindo 3 Rp1,2 triliun, ITDC Rp0,47 triliun dan Kawasan Industri Wijayakusuma Rp977 miliar. Kemudian untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Ultra Mikro (UMi), dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Isa mengatakan penguatan akses kelembagaan dan pembiayaan perumahan bagi MBR ini sekaligus untuk pengembangan yang lain termasuk penataan industri asuransi sehingga ada untuk PT BPUI Rp20 triliun dan PT SMF Rp2,25 triliun.
"Kita menghendaki mereka bisa pulih lebih cepat," ujarnya.
baca juga: Prospek Ekonomi RI Bagus, Indeks Masih Kuat Menanjak
Selanjutnya, investasi ditujukan untuk mendorong peningkatan ekspor nasional yang dilakukan melalui LPEI sebesar Rp5 triliun sekaligus peran Indonesia di dunia internasional.
"Nanti kita akan cek kebutuhannya apakah lebih berat kepada National Interest Account (NIA) yang memang ada tujuan khusus untuk medorong ekspor tertentu ke wilayah tertentu atau lewat dukungan yang lebih umum," tutur Isa.
Terakhir adalah untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yakni tersirat dengan adanya cadangan untuk investasi-investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pada 2021 sebesar Rp70,4 triliun.
"Ini masih dalam bentuk cadangan dari yang Rp70,4 triliun sekitar Rp33 triliun adalah cadangan untuk pembiayaan program PEN yang bisa digunakan untuk PMN ataupun investasi pemerintah lain non permanen," pungkasnya. (OL-3)
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan forum investasi Indonesia-Tiongkok di Beijing menjadi momentum strategis untuk mendorong pelaku usaha nasional.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti memberikan catatan atas rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan investasi Rp574 triliun.
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan membuahkan komitmen investasi besar hingga mencapai Rp574 triliun.
Kehadiran investasi di kawasan industri ini menjadi momentum penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat Majalengka,
Investor ritel di pasar saham Indonesia diimbau untuk tidak lagi bergantung pada data usang dalam mengambil keputusan investasi, seiring dinamika pasar yang semakin cepat, dan kompleks.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved