PERUBAHAN paradigma dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah dengan merepresentatifkan gaya old style menjadi performa yang kekinian.
"Hal ini pun menjadi tantangan tersendiri untuk menjawab bagaimana bisa menilai atau tahu informasi secara cepat transparan dan akuntable dalam melihat capaian kinerja sebuah instansi pemerintah," kata Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Suprojo Wibowo, Minggu (15/11).
Menurut Suprojo, semangat menciptakan pemerintahan yang berorientasi hasil pun tidak hanya mengemuka di negara–negara maju, melainkan juga di negara berkembang termasuk Indonesia.
"Perubahan ketatalaksanaan dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan optimal atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik," jelasnya.
Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan diukur dari tingkat kinerja yang dihasilkannya. Untuk mengetahui tingkat kinerja yang dihasilkan dibandingkan dengan yang diharapkan, diperlukan pengelolaan kinerja.
Langkah sederhana yang memberikan dampak nyata terhadap capaian kinerja pelaksanaan instansi pemerintah biasanya dengan mengintensifkan pembinaan, khususnya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja.
"Salah satu penyebab rendahnya kualitas manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja adalah komitmen merubah cara kerja dan budaya kerja birokrasi yang rendah dan kemampuan perencanaan program/kegiatan yang kurang baik," papar Suprojo.
Oleh karena itu, pemerintah pusat berupaya merubah mindset dan cara kerja birokrasi. Selanjutnya memberikan pemahaman yang baik atas perencanaan program/kegiatan.
Menurut Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono, bahwa melalui pengelolaan kinerja organisasi, diharapkan penyusunan perencanaan kinerja dapat dilakukan dengan baik sebagai persiapan bagi organisasi dalam menentukan visi, misi dan tujuan organisasi.
Selanjutnya organisasi menyusun dan mengukur capaian kinerjanya dibandingkan dengan rencana atau target yang telah ditetapkan.
"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian mengedepankan sistem pelaporan kinerja harus disusun sedemikian rupa. Hal ini tentunya berdampak langsung agar mudah dipahami dan dijalankan sebagai bagian dari pengelolaan kinerja organisasi dari pusat sampai daerah," jelasnya.
Strategi penilaian kinerja juga harus melakukan perbaikan pada mekanisme evaluasi kinerja. Aspek ini sangat penting guna menghasilkan pedoman dalam melakukan penilaian atas capaian yang diperoleh unit organisasi di lingkungan Kementan dapat diketahui secara realtime, terkini dan menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi.
Untuk itulah, standar pengelolaan kinerja perlu disusun dan ditetapkan untuk memastikan bahwa pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan berkualitas. Hasil yang diperoleh adalah efisien dari sisi tenaga waktu dan dapat mereduksi biaya secara signifikan.
Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Suprojo menenakan bahwa perlu hadirnya sebuah terobosan atau gagasan baru pada sisi pengendalian dan pengawasan kinerja organisasi dalam sebuah konsep “performance”.
"Yakni sebuah sistem pemantauan dan pengendalian kinerja terintegrasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi dari pusat sampai daerah," jelasnya.
Prinsipnya, sistem ini memudahkan dalam pemantauan progress capaian realisasi dari indikator Kegiatan Utama (IKU) yang di dalamnya terpantau capaian fisik dan anggaran secara realtime. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk dashboard pengambilan keputusan di level pimpinan tertinggi.
Di sisi lain, konsep performance ini pun sebagai solusi jitu dalam mengejewantahkan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam peningkatan respon menyelesaikan masalah di lapangan secara cepat. Kementan harus cepat mengeksekusi langsung terhadap kendala dan hambatan yang terjadi di lapangan.
"Pengaplikasian konsep ini sampai pada tataran bawah tentunya diperlukan peran dari beberapa stakeholder untuk dapat menerima perubahan-perubahan yang akan terjadi dari jalannya sebuah sistem pengawasan ini. Ujungnya adalah untuk peningkatkan good governance," papar Suprojo. (RO/OL-09)
