Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
DEPUTI Koordinasi Bidang Makroekonomi dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, stimulus pemerintah ditargetkan akan terealisasi mendekati 100% hingga akhir 2020.
"Diusahakan mendekati angka 100%, karena pemerintah akan switching anggaran yang tidak bisa direalisasikan ke anggaran yang gampang direalisasikan," jelasnya saat dihubungi, Selasa (10/11).
Stimulus itu, kata Iskandar, sebisa mungkin diarahkan pemerintah untuk meningkatkan daya beli dan mendorong geliat UMKM. Dus, pengalihan anggaran stimulus akan dilakukan melalui Banpres produktif untuk usaha mikro, bantuan subsidi upah, hingga bantuan langsung tunai.
Diketahui, pemerintah memberikan stimulus untuk menopang perekonomian melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan anggaran mencapai Rp695,2 triliun.
Realisasi serapan dari stimulus itu telah mencapai Rp376,17 triliun atau 54,1% dari total anggaran. Namun dari 6 sektor yang ada di dalam program PEN, pos pembiayaan korporasi terbilang minim penyerapannya.
Baca juga : Ekonomi Hijau Syaratkan Partisipasi Publik
Mengenai hal itu, Iskandar mengatakan, pembiayaan koorporasi tersebut sebagian besar merupakan penambahan modal yang akan diberikan kepada perusahaan BUMN. Saat ini pemerintah sedang memproses pencairan pembiayaan korporasi tersebut.
"Pembiayaan korporasi kan mayoritas tambahan modal. Tinggal tandatangan Peraturan Pemerintah-nya," pungkas Iskandar.
Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan stimulus pemerintah menjadi pengungkit ekonomi di tengah tekanan pandemi covid-19.
"Pencairan terakhir stimulus itu berdampak terhadap ekonomi hingga 1%. Jika 100% direalisasikan itu bisa mendorong 3,96%. Artinya, kalau stimulus bisa dicairkan lebih baik lagi, sampai 100% itu bahkan (ekonomi) kita punya kemungkinan tumbuh positif tahun ini," jelasnya. (OL-7)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Sejumlah riset tentang otak menunjukkan bahwa fondasi penting dalam kehidupan manusia bukan lagi berada di usia sekolah dasar.
Program ini merupakan bagian dari stimulus yang diberikan KAI untuk mendukung pergerakan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor transportasi.
CoRE mengatakan bahwa dampak dari paket-paket stimulus yang akan diberikan pemerintah untuk mendongkrak daya beli baru akan terlihat di kuartal III tahun ini.
PMI Manufaktur Indonesia Kontraksi, Pemerintah Didorong Fokus pada Stimulus Jangka Pendek
Pemerintah harus memperhatikan implikasi-implikasi dari adanya kebijakan ini tak hanya dari sisi positif dan negatifnya, termasuk juga efek-efek domino yang mungkin akan terjadi.
Stimulus itu diberikan sekaligus untuk melengkapi berbagai stimulus fiskal yang saat ini sedang berjalan dalam bentuk bantuan sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved