Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PEMERINTAH mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2021 sebesar Rp42,38 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan delapan BUMN dan satu lembaga.
“Secara total alokasi PMN ke BUMN dan lembaga itu jumlahnya di APBN 2021 Rp42,38 triliun, yang diberikan ke delapan BUMN dan satu lembaga,” jelas Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan Meirijal Nur dalam diskusi daring, Jumat (6/11).
Adapun delapan BUMN dan satu lembaga yang mendapat PMN ialah Perusahaan Listrik Negara (PLN), Hutama Karya, Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).
Baca juga: Soal Serapan PEN, Menkeu Minta Daerah Searah dengan Pusat
Kemudian, Pelindo III, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PAL Indonesia dan Indonesia Eximbank atau LPEI.
Diketahui, PLN mendapat alokasi PMN sebesar Rp5 triliun, yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur ketenagalistrikan. Seperti, transmisi, gardu induk dan distribusi listrik pedesaan.
Hutama Karya memperoleh PMN sebesar Rp6,2 triliun untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Adapun SMF mendapat PMN sebesar Rp2,25 triliun untuk mendukung penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur KPR LPP.
BPUI mendapat alokasi Rp20 triliun untuk peningkatan kapasitas usaha dalam rangka menata industri peransuransian dan penjaminan. Sedangkan Pelindo III memperoleh dana PMN sebesar Rp1,2 triliun. Itu untuk pengembangan Pelabuhan Benoa, yang mendukung program Bali Maritime Tourism Hub.
Baca juga: Pemerintah Ingin Bentuk Holding BUMN Sektor Kesehatan
Selanjutnya, ITDC mendapat PMN sebesar Rp470 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung perhelatan KTT G20 2023 di Tana Mori, Labuan Bajo.
KIW mendapat alokasi PMN sebesar Rp977 miliar untuk mendukung pembangunan kawasan industri terpadu (KIT) Batang. PAL Indonesia memperoleh dana Rp1,28 triliun untuk kesiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukungnya.
Terakhir, Indonesia Exim Bank atau LPEI mendapat PMN sebesar Rp5 triliun untuk penyediaan pembiayaan, penjaminan dan asuransi, serta penugasan khusus ekspor.(OL-11)
Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved