Headline

RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian

Fokus

Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.

Industri Halal Dukung Neraca Dagang

M Iqbal Al Machmudi
24/10/2020 20:15
Industri Halal Dukung Neraca Dagang
.(ANTARA/Kahfie Kamaru)

INDUSTRI halal memiliki peran yang cukup signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia. Hal itu terlihat dari potret kinerja ekspor Indonesia ke negara-negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan neraca perdagangan Indonesia ke OKI surplus sebesar US$2,2 miliar. Nilai ekspor kita mencapai US$10,94 miliar dan impor US$8,77 miliar.

"Produk pertanian memiliki kontribusi tertinggi bagi ekspor Indonesia ke negara OKI sebesar 25% dari total ekspor ke negara-negara tersebut," kata Agus saat webinar yang bertajuk Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia yang diadakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sabtu (24/10).

Surplusnya ekspor Indonesia ke negara muslim juga didukung produsen produk halal, khususnya produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Ketiga produk tersebut memiliki kontribusi totalnya mencapai US$515,79 juta.

Agus mengatakan meski neraca perdagangan Indonesia di negara OKI positif tetapi masih belum berperan secara maksimal sebagai negara kiblat produk halal dunia, khususnya pada produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan.

"Pangsa pasar ketiga produk tersebut masih jauh di bawah negara-negara nonmuslim, seperti Brasil, Prancis, Amerika Serikat, dan Jerman," ungkapnya.

Produk makanan menjadi pangsa Brasil dengan 10,51%. Produk kosmetik di urutan pertama dari Prancis sebesar 17,38%. Obat-obatan didominasi Jerman sebesar 13,84%.

Pangsa Indonesia pada produk makanan halal hanya berkontribusi 1,86%, kosmetik hanya 1,41%, dan obat-obatan 0,12%.

Meningkatkan pangsa pasar produk Indonesia di negara-negara OKI dan menjadikan Indonesia sebagai kiblat produk halal merupakan tantangan yang kompleks. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, BUMN, organisasi kemasyarakatan, dan penduduk. (OL-14)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya