Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menegaskan pihaknya akan memberantas illegal fisihing. Karenanya, ia meminta Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau Satgas 115 untuk memainkan peran strategis dalam pemberantasan tersebut.
"Tidak ada kompromi bagi para para pelaku illegal fishing. Manfaatkan teknologi terkini agar pemberantasan illegal fishing dapat berjalan ekfektif dan efisien dan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku," jelas Edhy dalam keterangan resmi, Selasa (13/10).
Edhy juga menuturkan pihaknya akan melakukan operasi pada wilayah yang rawan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP 711 (Laut Natuna Utara) atau daerah overlap serta WPP 718 (Laut Arafuru).
Baca juga: Industri Hasil Tembakau Terpukul Pandemi Covid-19
KKP juga akan menindak penangkapan ikan yang merusak menggunakan bom ikan dan bahan peledak lainnya (destructive fishing) yang marak terjadi.
“Satgas juga akan melakukan operasi pada wilayah rawan illegal fishing dan destructive fishing," kata Edhy.
Pihaknya juga akan melibatkan jaringan internasional dapat berjalan efektif dalam memberantas illegal fishing.
Edhy juga meminta agar Satgas 115 menciptakan terobosan-terobosan penanganan illegal fishing.
Selain itu, Edhy juga menginstruksikan agar Satgas 115 ikut mengawal industrialisasi perikanan sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. (OL-1)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved