Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGURUS Gabungan Perusahaan Rokok Indonesia (Gapero) Sulami Bahar berharap Kementerian Keuangan tidak membuat regulasi yang melemahkan industri, termasuk industri hasil tembakau yang terpukul dan menderita akibat pandemi covid-19.
"Harapan kami kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan agar di 2021 tidak ada kenaikan tarif cukai atau status quo. Tidak ada kebijakan yang menaikkan tarif cukai rokok," tegas Sulami yang juga Ketua Gapero Surabaya dalam keterangannya, kemarin.
Pada 2019 lalu, sambung Sulami, pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri keuangan (PMK) No 152 Tahun 2019 telah menaikkan cukai dan juga harga jual eceran rokok masing-masing sebesar 23% dan 35%. "Jika pemerintah menaikkan cukai rokok, itu hanya akan menambah beban industri nasional," lanjutnya.
Ketua Gapero Malang, Johni, menambahkan, pemerintah perlu mengurangi penderitaan industri hasil tembakau sekaligus ikut membantu pemulihan ekonominya. Selain menyerap jutaan tenaga kerja, industri rokok juga menciptakan tenaga kerja di sektor perkebunan dan sektor turunan lainnya. (RO/E-3)
Bea Cukai Atambua melakukan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) berupa hasil tembakau/rokok ilegal sebanyak 11 juta batang.
Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menahan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada 2026 dinilai sebagai langkah realistis.
Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional menunjukkan kinerja ekspor yang melonjak signifikan dari tahun ke tahun.
GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada 2026 sudah tepat.
KEPUTUSAN pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) pada tahun 2026 mendapat apresiasi dari pelaku industri rokok elektrik.
LEMBAGA riset kebijakan publik Indodata menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang baik harus berangkat dari data yang valid, terukur, dan berbasis bukti.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved