Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menuturkan, Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak hanya memberikan manfaat terhadap pelaku usaha, tapi juga bagi para nelayan.
"Bahkan yang paling sangat diuntungkan adalah masyarakat nelayan itu sendiri. Sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan," ungkap Edhy dalam konferensi pers UU Ciptaker, Jakarta, Rabu (7/10).
Edhy menyebut, UU Ciptaker bisa menjamin kepastian perizinan kapal para nelayan. Pasalnya, selama ini izin kapal perikanan sulit didapatkan dan rawan terhadap dekriminalisasi.
"Para nelayan khawatir soal dekriminalisasi di tengah laut maupun di pantai pantai. Kalau pernah mendengar ada petambak udang masuk penjara itu kan hal yang lucu. Banyak kasus yang sama," kata Edhy
Baca juga : Soal UU Cipta Kerja, Ini Jaminan Pemerintah pada Korban PHK
Selain itu, Edhy berasumsi investasi yang masuk ke Indonesia sebesar Rp300 triliun tidak jalan karena rumitnya investasi dalam sektor perikanan dan kelautan.
Omnibus Law, sebutnya, diharapkan tidak mematikan industri tersebut dengan mengamankan para pelaku usaha termasuk nelayan.
"Asumsi saya lebih dari Rp300 triliun yang sudah berinvetasi di Indonesia itu tidak berjalan. Jadi KKP sangat senang UU Ciptaker ini keluar," pungkas Edhy. (OL-7)
SEORANG nelayan Petaling Kabupaten Bangka diterkam buaya saat memancing ikan di sungai Limbung, Selasa (10/2) malam. Korban ditemukan menyangkut di jaring ikan, Rabu (11/2) pagi.
Pemkab Indramayu mengalokasikan pembayaran premi asuransi untuk 1.000 nelayan.
Cuaca ekstrem tersebut berupa hujan deras yang diikuti dengan angin kencang. Kondisi tersebut bisa menimbulkan terjadinya gelombang tinggi yang berbahaya untuk nelayan
Kecurigaan nelayan muncul ketika RMM menolak memberikan uang panjar untuk pembelian bahan bakar kapal dengan alasan pembayaran akan dilakukan setelah kegiatan memancing selesai.
Kondisi tersebut menyebabkan kapal yang baru kembali melaut harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti kondisi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved