Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menuturkan, Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak hanya memberikan manfaat terhadap pelaku usaha, tapi juga bagi para nelayan.
"Bahkan yang paling sangat diuntungkan adalah masyarakat nelayan itu sendiri. Sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan," ungkap Edhy dalam konferensi pers UU Ciptaker, Jakarta, Rabu (7/10).
Edhy menyebut, UU Ciptaker bisa menjamin kepastian perizinan kapal para nelayan. Pasalnya, selama ini izin kapal perikanan sulit didapatkan dan rawan terhadap dekriminalisasi.
"Para nelayan khawatir soal dekriminalisasi di tengah laut maupun di pantai pantai. Kalau pernah mendengar ada petambak udang masuk penjara itu kan hal yang lucu. Banyak kasus yang sama," kata Edhy
Baca juga : Soal UU Cipta Kerja, Ini Jaminan Pemerintah pada Korban PHK
Selain itu, Edhy berasumsi investasi yang masuk ke Indonesia sebesar Rp300 triliun tidak jalan karena rumitnya investasi dalam sektor perikanan dan kelautan.
Omnibus Law, sebutnya, diharapkan tidak mematikan industri tersebut dengan mengamankan para pelaku usaha termasuk nelayan.
"Asumsi saya lebih dari Rp300 triliun yang sudah berinvetasi di Indonesia itu tidak berjalan. Jadi KKP sangat senang UU Ciptaker ini keluar," pungkas Edhy. (OL-7)
Pemerintah menegaskan bahwa penerimaan negara dari sektor perikanan melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus berlandaskan prinsip keadilan sosial.
Dia mengatakan jenazah perempuan itu ditemukan nelayan bernama Adi Prasetyo sekitar empat kilometer dari pantai Desa Pengambengan.
CUACA buruk yang melanda perairan Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam sebulan terakhir bikin tangkapan nelayan menurun drastis.
Santoso, seorang nelayanJembrana, Bali, yang sedang melaut sekitar dua kilometer dari pantai mendengar suara minta tolong korban selamat kapal KMP Tunu Pratama Jaya
“Diduga ledakan terjadi karena gesekan serbuk korek api saat bom ikan dirakit dalam botol saus tomat, hingga memicu percikan api,”
PENURUNAN permukaan tanah dan kenaikan permukaan laut menyebabkan migrasi besar-besaran para nelayan dari Pantura, khususnya daerah Indramayu, Cirebon, dan Tegal ke Jakarta.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved