Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menuturkan, Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak hanya memberikan manfaat terhadap pelaku usaha, tapi juga bagi para nelayan.
"Bahkan yang paling sangat diuntungkan adalah masyarakat nelayan itu sendiri. Sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan," ungkap Edhy dalam konferensi pers UU Ciptaker, Jakarta, Rabu (7/10).
Edhy menyebut, UU Ciptaker bisa menjamin kepastian perizinan kapal para nelayan. Pasalnya, selama ini izin kapal perikanan sulit didapatkan dan rawan terhadap dekriminalisasi.
"Para nelayan khawatir soal dekriminalisasi di tengah laut maupun di pantai pantai. Kalau pernah mendengar ada petambak udang masuk penjara itu kan hal yang lucu. Banyak kasus yang sama," kata Edhy
Baca juga : Soal UU Cipta Kerja, Ini Jaminan Pemerintah pada Korban PHK
Selain itu, Edhy berasumsi investasi yang masuk ke Indonesia sebesar Rp300 triliun tidak jalan karena rumitnya investasi dalam sektor perikanan dan kelautan.
Omnibus Law, sebutnya, diharapkan tidak mematikan industri tersebut dengan mengamankan para pelaku usaha termasuk nelayan.
"Asumsi saya lebih dari Rp300 triliun yang sudah berinvetasi di Indonesia itu tidak berjalan. Jadi KKP sangat senang UU Ciptaker ini keluar," pungkas Edhy. (OL-7)
HARGA berbagai jenis ikan di Provinsi Aceh sudah sekitar dua bulan terakhir bertahan tinggi.
Selama ini, perbaikan kapal bagi nelayan di Pulau Sabira bukan perkara mudah. Akses yang terbatas mengakibatkan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit karena harus dilakukan di pulau lain.
Dukungan itu sekaligus pengakuan internasional atas komitmen program dalam mengatasi masalah limbah pesisir sekaligus pemberdayaan komunitas.
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menawarkan beasiswa kepada 5 anak nelayan di Kp. Ciwaru, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.
SEBANYAK 50 Ketua DPD KNTI se-Sumatra dan Koperasi Perikanan melaksanakan Rapat Konsolidasi penguatan simpul jaringan koperasi perikanan di wilayah Sumatra dan Kepulauan Riau.
Pemerintah menegaskan bahwa penerimaan negara dari sektor perikanan melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus berlandaskan prinsip keadilan sosial.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) KKP Ishartini mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi resmi dari FDA.
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved