Soal UU Cipta Kerja, Ini Jaminan Pemerintah pada Korban PHK

DI tengah gelombang protes terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pemerintah menjamin hak pekerja yang menjadi korban PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan secara detail hak yang diterima pekerja terdampak PHK. Aturan itu tertuang dalam UU Cipta Kerja.

“Pekerja atau buruh selama proses PHK, mereka masih diberikan upah. Itu tegas dalam UU Cipta Kerja," ujar Ida dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10).

Baca juga: PSHK UII Akan Ajukan Uji Formil dan Uji Materiil UU Cipta Kerja

Ketentuan selanjutnya, jaminan sosial terkait kehilangan pekerjaan. Adapun manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Ida mengklaim UU Cipta Kerja lebih memberikan kepastian terhadap pekerja atau buruh korban PHK.

Diketahui, skema pembayaran pesangon sebesar 25 kali upah pekerja. Dengan ketentuan, 19 kali upah dari pemberi kerja dan 6 kali dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJAMSOSTEK.

"Ketika seseorang mengalami PHK, dia membutuhkan pesangon. Dia akan diberikan cash benefit. Paling penting, ketika dia di-PHK, dia membutuhkan skill baru, maka diberikan up skilling," jelas Ida.

Baca juga: RUU Cipta Kerja Disahkan, Sektor Properti akan Untung

"Selain itu yang penting juga, ketika kena PHK, dia mendapatkan akses kerja yang di-manage pemerintah. Dia akan mendapatkan kemudahan untuk memeperoleh pekerjaan baru," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ida menegaskan bahwa pemerintah tidak menghapus ketentuan sanksi pidana terhadap perusahaan yang melanggar aturan. Ketentuan itu dikatakannya sama seperti UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Saya kira banyak distorsi yang berkembang di masyarakat, yang sesungguhnya jauh dari kenyataan," pungkas Ida.(OL-11)