Pansus Banjir Temukan Sejumlah Masalah Penyebab Banjir Jakarta

PANITIA Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta kemarin mengadakan rapat daring. Anggota Pansus Banjir dari Fraksi Partai NasDem Nova Harivan Paloh mengatakan dalam rapat kemarin mengagendakan paparan masalah-masalah yang menjadi penyebab banjir parah di Jakarta yang terjadi pada Januari-Februari lalu.

Nova mengatakan sejumlah permasalahan itu antara lain adalah keberadaan pompa-pompa yang rusak.

"Dari paparan Dinas SDA diketahui ada 40 unit pompa yang tidak bisa berfungsi karena dalam perawatan dan atau rusak karena terendam banjir," kata Nova saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (6/10).

Selain itu, ada pula kekurangan unit pompa mobile di permukiman warga yang menyebabkan pengendalian genangan terhambat.

"Selain itu ada pula kebutuhan pembebasan lahan di sejumlah lokasi sungai dan waduk yang harus dikerjakan untuk mengurangi limpasan air ke permukiman warga. Untuk masalah ini cukup sulit diatasi karena anggarannya tidak memungkinkan tahun ini," terangnya.

Masalah lainnya adalah banjir rob di pesisir Jakarta yang disebabkan tanggul laut yang belum sepenuhnya dibangun. Nova mengatakan ada 33km lebih area pesisir Jakarta yang belum ditutupi oleh tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

"Dari jumlah 33 km itu, dikira-kira Jakarta kebagian membangun sekitar 14 km lagi. Padahal seharusnya mungkin tinggal beberapa km. Karena kan seharusnya itu ada jatah pengembang reklamasi tetapi karena reklamasi ada yang dibatalkan, kewajiban pengembang itu gugur dan dilimpahkan ke pusat dan DKI," terang Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI itu.

Sumur resapan juga belum optimal dijalankan. Nova menyebut hingga saat ini, Pemprov DKI belum memuculkan data berapa perkantoran yang sudah memiliki sumur resaoan.

"Kan sumur resapan itu wajib dimiliki oleh perkantoran. Nah, kita tidak tahun nih berapa kantor yang wajib punya dan sudah membangun sumur resapan itu," imbuhnya.

Dari sejumlah masalah itu, Nova berpendapat masalah banjir akan sulit diselesaikan tahun ini karena beberapa masalah membutuhkan dana cukup besar untuk penyelesaiannya seperti pembangunan tanggul laut dan normalisasi kali dan waduk.

Sementara itu, rapat selanjutnya dijadwalkan pada Kamis (10/10) mendatang dengan agenda memanggil para ahli.

"Iya kami akan mengundang ahli lingkungan, tata kota mungkin untuk 'benchmarking' soal penyelesaian banjir ini," tambahnya.(OL-4)